INTENS PLUS – JAKARTA. Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Swiss dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) resmi meluncurkan fase kedua Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI) untuk periode 2026-2029. Program ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola lanskap berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, serta membangun rantai nilai komoditas yang tangguh di berbagai wilayah Indonesia.
Peluncuran SLPI Fase II dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama Kedutaan Besar Swiss dan UNDP sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.
Program ini sekaligus menjadi simbol eratnya hubungan bilateral Indonesia dan Swiss yang tahun ini memasuki usia 75 tahun.
Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Olivier Zehnder, mengatakan SLPI merupakan bukti nyata bahwa kolaborasi lintas negara dan lintas sektor dapat menghasilkan dampak pembangunan yang berkelanjutan. Program tersebut tidak hanya berfokus pada perlindungan lingkungan, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan lanskap.
“Bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Swiss dan Indonesia, kami melihat SLPI sebagai bukti nyata bahwa kemitraan yang kuat dapat menghasilkan dampak yang berkelanjutan,” kata Olivier dikutip, Selasa (23/6/2026).
Ia menjelaskan, selama pelaksanaan fase pertama pada 2023-2025, berbagai pendekatan pengelolaan lanskap berhasil menunjukkan hasil positif, mulai dari perlindungan hutan hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akses pasar komoditas.
“Melalui Fase II, kami berkomitmen untuk melanjutkan dan memperluas capaian tersebut, sekaligus memastikan praktik-praktik yang telah terbukti berhasil dapat terintegrasi dalam sistem dan terus memberikan manfaat jangka panjang,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemerintah Swiss melalui Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) mengalokasikan dana sebesar 1,6 juta franc Swiss atau sekitar Rp35,28 miliar.
Pendanaan tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan program selama empat tahun, yakni 2026 hingga 2029. Program akan difokuskan pada lima provinsi prioritas, yaitu Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Kelima wilayah tersebut dipilih karena memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mendukung produksi komoditas strategis, sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat pedesaan.
SLPI Fase II hadir pada saat Indonesia tengah memperkuat berbagai agenda pembangunan nasional, mulai dari ketahanan pangan, adaptasi perubahan iklim, hingga pengembangan ekonomi berbasis masyarakat.
Program ini dirancang untuk menjembatani aksi di tingkat lokal dengan target pembangunan nasional. Selain menjaga kelestarian sumber daya alam, program tersebut juga diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat pedesaan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
Head of Nature and Low Carbon Development Unit UNDP Indonesia, Aretha Aprilia, mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak akan berhasil tanpa keterlibatan masyarakat.
“Pembangunan berkelanjutan hanya dapat terwujud ketika masyarakat menjadi bagian dari solusi. Melalui SLPI, UNDP mendukung platform multipihak yang mempertemukan petani, pemerintah, dan sektor swasta untuk membangun kolaborasi, berbagi pengetahuan, serta menyelaraskan upaya menuju tujuan bersama yang memberikan manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan,” ujar Aretha.
Ia menambahkan, pada fase kedua, UNDP akan memperkuat keberlanjutan platform kolaborasi tersebut dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem dan kelembagaan nasional. Dengan cara itu, dampak yang telah dihasilkan dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak pihak.
Berbeda dengan fase pertama yang banyak berfokus pada proyek percontohan, fase kedua akan lebih diarahkan pada penguatan sistem agar dapat berjalan secara mandiri dalam jangka panjang.
Beberapa prioritas utama yang akan diperkuat meliputi:
- Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
- Pemantauan program berbasis hasil.
- Mobilisasi sumber daya domestik.
- Peningkatan keterlibatan sektor swasta.
- Penguatan kelembagaan di tingkat lanskap.
Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Konektivitas dan Sektor Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, mengatakan bahwa lanskap Indonesia merupakan aset strategis nasional yang harus dijaga.
“Lanskap Indonesia adalah aset nasional, dan melindunginya sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat kita merupakan prioritas nasional,” kata Dida.
Ia menyebut Fase II menjadi kesempatan penting untuk memperkuat pembelajaran dari tingkat lapangan menjadi praktik kelembagaan yang permanen.
“Hal ini merupakan upaya mendorong forum multipihak agar terintegrasi ke dalam sistem pemerintahan, perencanaan, dan pembiayaan pembangunan nasional,” tutup Dida.(*)
Penulis : FDA
