INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Pembangunan Groundsill Srandakan di perbatasan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo terus menunjukkan progres yang menggembirakan. Proyek infrastruktur pengendali Sungai Progo dengan nilai investasi mencapai Rp213 miliar itu kini telah mencapai 77,35 persen dan ditargetkan selesai sesuai kontrak pada 31 Desember 2026.
Groundsill yang dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) tersebut menjadi salah satu proyek strategis di Daerah Istimewa Yogyakarta karena berfungsi menjaga stabilitas dasar Sungai Progo, melindungi infrastruktur di sekitarnya, sekaligus memastikan keberlangsungan sistem irigasi dan penyediaan air baku bagi masyarakat.
Perkembangan pembangunan tersebut dipantau langsung oleh Komisi C DPRD DIY saat melakukan kunjungan lapangan ke lokasi proyek pada Kamis (25/6).
Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Amir Syarifudin, mengatakan pengawasan terhadap aktivitas tambang dinilai menjadi bagian penting agar investasi negara senilai Rp213 miliar tersebut dapat memberikan manfaat maksimal dalam jangka panjang.
“Pengawasan pembangunan Groundsill serta aktivitas tambang ini penting, agar investasi negara senilai Rp213 miliar. Dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk jangka panjang,” ujar Amir, pada keterangan dikutip Jumat (26/6/2026).
Menurutnya pentingnya penyelesaian proyek sesuai jadwal mengingat, fungsi strategis Sungai Progo sebagai sumber irigasi pertanian dan penyedia air baku bagi masyarakat.
“Juni hingga Agustus merupakan masa yang tepat untuk mempercepat pekerjaan. Kami berharap proyek ini dapat selesai sesuai kontrak sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” katanya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai II Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO), Dicky Maulana, menjelaskan pembangunan groundsill dimulai pada 10 Oktober 2025. Hingga saat ini, pekerjaan yang tersisa sekitar 22 persen.
“Konstruksi utama atau main dam di sisi timur Sungai Progo sudah selesai. Saat ini pekerjaan difokuskan pada penyelesaian main dam dan sub dam di sisi barat yang berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo,” jelas Dicky.
Menurutnya, groundsill baru dibangun di sisi selatan bangunan lama yang mengalami kerusakan berat akibat banjir besar Sungai Progo pada Januari 2025. Struktur baru tersebut memiliki panjang 300 meter, sama dengan groundsill sebelumnya yang telah beroperasi hampir 20 tahun sebelum mengalami kerusakan.
Dicky menambahkan, momentum musim kemarau akan dimanfaatkan untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan konstruksi utama.
“Musim kemarau menjadi waktu yang sangat efektif karena debit sungai lebih rendah. Kami targetkan pekerjaan utama selesai sebelum musim penghujan sehingga akhir tahun nanti tinggal menyelesaikan pekerjaan pendukung,” imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD DIY, Aslam Ridlo, menilai konstruksi groundsill yang baru memiliki kualitas lebih baik dibandingkan bangunan sebelumnya. Salah satu penguatan dilakukan melalui pemasangan tiang pancang hingga kedalaman 12 meter di bawah pondasi.
“Konstruksi yang baru ini jauh lebih kuat. Harapannya dapat bertahan lebih lama dan mampu mengantisipasi gerusan sungai yang selama ini menjadi tantangan,” kata Aslam.
Meski demikian, ia mengingatkan perlunya pengawasan terhadap aktivitas penambangan pasir di sekitar Sungai Progo agar tidak mengganggu stabilitas bangunan yang telah dibangun dengan anggaran besar tersebut.
“Kami berharap ada sinergi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan para pelaku usaha penambangan agar aktivitas yang dilakukan tidak berdampak pada konstruksi groundsill,” ujarnya.
Senada dengan itu, Anggota DPRD DIY, Lilik Syaiful Ahmad, mengajak masyarakat, termasuk para penambang pasir di sekitar Sungai Progo, untuk turut menjaga keberadaan groundsill Srandakan.
Lilik menyebut, infrastruktur tersebut memiliki fungsi vital dalam menjaga keamanan jembatan, sistem irigasi, serta keberlangsungan sumber daya air bagi masyarakat.
“Kalau dirawat bersama, groundsill ini bisa bertahan hingga 10 tahun tanpa perbaikan. Ini aset bersama yang harus dijaga agar anggaran yang sudah dikeluarkan negara tidak sia-sia dan manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” tegas Lilik.(*)
Penulis : Elis
