INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, meminta Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan anggaran daerah 2027 benar-benar memperkuat program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-270 Kota Yogyakarta pada 7 Oktober 2026 menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memperkuat kebijakan yang berdampak langsung kepada warga.
Eko Suwanto yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, mengatakan pembangunan harus terus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan.
“Selamat HUT ke-270 untuk Kota Yogyakarta. Momen istimewa ini harus menjadi pijakan bersama untuk terus mengobarkan semangat kerja keras demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warga Kota Yogyakarta,” kata Eko Suwanto, Selasa (7/10/2026).
Menurut Eko, sejumlah indikator pembangunan Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya terlihat dari penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat.
Indeks Gini Kota Yogyakarta turun 0,014 poin, dari 0,449 pada 2024 menjadi 0,435 pada 2025. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam pemerataan pendapatan masyarakat.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta meningkat 0,43 poin, dari 89,10 pada 2024 menjadi 89,53 pada 2025. Meski sejumlah indikator membaik, Eko menilai pemerintah kota masih memiliki pekerjaan rumah untuk mempercepat penanganan kemiskinan, menjaga daya beli, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Eko mendorong Pemkot Yogyakarta, mengarahkan anggaran 2027 pada lima program prioritas yang tercantum dalam dokumen KUA PPAS Kota Yogyakarta Tahun 2027.
Lima program tersebut mencakup perlindungan sosial, peningkatan akses pendidikan, jaminan layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur dan permukiman di kawasan kumuh maupun sentra kemiskinan, serta peningkatan pendapatan masyarakat.
Menurut Eko, kelima sektor tersebut memiliki kaitan langsung dengan upaya pemerintah menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warga.
“Idenya sudah bagus. Tinggal memastikan komitmen Pemkot dari sisi anggarannya,” ujar Eko.
Ia menilai, pemerintah kota perlu memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya warga miskin dan kelompok rentan.
Dalam catatannya terhadap KUA PPAS Kota Yogyakarta Tahun 2027, rencana Belanja Daerah mencapai Rp1.973.860.558.964 atau sekitar Rp1,97 triliun.
Dari total rencana belanja tersebut, alokasi terbesar berada pada Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp939.787.722.237. Selanjutnya, Belanja Pegawai mencapai Rp749.878.666.684.
Sementara itu, Belanja Modal tercatat sebesar Rp153.094.812.816. Adapun Belanja Bantuan Sosial hanya mencapai Rp17.464.150.000.
Eko menilai struktur belanja tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah kota agar kebijakan anggaran semakin berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Kita dorong Pemkot Jogja kerja lebih keras lagi wujudkan pro poor budgeting,” kata Eko.
Eko meminta Pemkot Yogyakarta mengevaluasi kembali, model penganggaran agar selaras dengan lima program prioritas yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan anggaran daerah harus mampu menjawab persoalan warga, mulai dari kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kondisi permukiman hingga peningkatan pendapatan.
“Kita dukung Pemkot rumuskan kembali model penganggaran yang pro rakyat sesuai lima prioritas yang dicanangkan Pemkot Yogyakarta,” ujarnya.
Menurut Eko, keberpihakan anggaran menjadi semakin penting di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Ia juga meminta pemerintah tidak menjadikan peningkatan pendapatan daerah sebagai alasan untuk menambah beban masyarakat.
Sebaliknya, Pemkot Yogyakarta perlu menggali sumber pembiayaan pembangunan secara kreatif dengan memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia.
“Pendapatan daerah harus dioptimalkan secara kreatif tanpa menambah beban rakyat, salah satunya dengan tidak menaikkan PBB dan PKB. Pemkot harus lebih aktif menggali potensi dana pembangunan melalui akses APBN, APBD DIY, CSR hingga optimasi aset daerah,” katanya.
Eko menilai, strategi tersebut dapat membantu pemerintah menjaga kesinambungan pembangunan tanpa mengurangi daya beli masyarakat.
Selain struktur anggaran, Eko meminta Pemkot Yogyakarta mencermati dinamika ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tercatat sebesar 5,05 persen pada 2024. Namun, angka tersebut turun menjadi 4,95 persen pada 2025 atau mengalami penurunan 0,1 persen.
Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada 2025 juga berada di bawah pertumbuhan ekonomi DIY, yang mencapai 5,49 persen serta pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.
Eko menilai, pemerintah perlu merancang kebijakan yang mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga.
Di sisi lain, inflasi Kota Yogyakarta justru mengalami peningkatan. Inflasi daerah naik dari 1,73 persen pada 2024 menjadi 3,33 persen pada 2025. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena kenaikan harga dapat menekan daya beli masyarakat.
Menurut Eko, pemerintah perlu mengambil langkah konkret dan taktis untuk menjaga stabilitas harga, terutama kebutuhan pokok.
“Kondisi ini menuntut langkah-langkah konkret dan taktis agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika harga kebutuhan pokok,” ujarnya.
Meski masih menghadapi tantangan, Eko mengapresiasi penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Yogyakarta.
Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 5,8 persen pada 2024 menjadi 5,72 persen pada 2025. Pada 2024, jumlah pengangguran tercatat sekitar 12.551 orang dari total 216.229 angkatan kerja. Angka tersebut turun menjadi sekitar 12.473 orang dari total 218.161 angkatan kerja pada 2025.
Angka kemiskinan juga mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin turun dari 6,26 persen pada 2024 menjadi 6,14 persen pada 2025.
Dengan persentase tersebut, jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta pada 2025 masih mencapai sekitar 28,58 ribu jiwa. Eko menilai penurunan tersebut merupakan capaian positif, tetapi belum cukup untuk membuat pemerintah berpuas diri.
“Masih ada PR. Ini harus diselesaikan dengan kerja lebih keras lagi,” kata Eko Suwanto.
Eko berharap momentum HUT ke-270 Kota Yogyakarta menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah, DPRD, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan.
Ia menjelaskan, persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu program atau satu institusi. Pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi.
Eko juga mengingatkan agar pembangunan tidak hanya mengejar capaian makro ekonomi, tetapi memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Dengan kerja keras bersama dan alokasi anggaran yang tepat sasaran, kita optimis Kota Yogyakarta semakin maju, sejahtera, dan membawa keberkahan nyata bagi seluruh warganya,” katanya.(*)
Penulis : Elis
