INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Research Center for Politics and Government (PolGov) Universitas Gadjah Mada (UGM) mencatat 311 insiden ucapan tidak pantas dalam 166 pidato Presiden Prabowo Subianto selama dua tahun kepemimpinannya, periode Oktober 2024 hingga Oktober 2026. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian Electoral Politics and Public Opinion Studies (EPPOS) PolGov UGM bertajuk “Dua Tahun di Podium”.
Koordinator EPPOS PolGov UGM, Dr. Arya Budi, menjelaskan kajian tersebut dilakukan untuk menelaah pola komunikasi Presiden melalui pidato-pidato publik yang disampaikan selama dua tahun pertama masa pemerintahannya.
“Pidato presiden merupakan catatan publik yang dapat diperiksa kembali kata demi kata. Karena itu, pidato dinilai penting sebagai bahan evaluasi dan akuntabilitas publik, sekaligus untuk memahami bagaimana kekuasaan dikomunikasikan melalui pernyataan resmi kepala negara dan kepala pemerintahan,” ujar Arya pada penyampaian kajiannya di Gedung FISIPOL UGM, Yogyakarta. Senin (26/10/2026).
Penelitian tersebut, berlangsung selama dua bulan dengan mengumpulkan rekaman video pidato Prabowo dari kanal YouTube Sekretariat Presiden serta sejumlah sumber terverifikasi lainnya.
Tim peneliti kemudian mentranskripsikan pidato, membersihkan teks dari bagian audio di luar pidato, serta melakukan pengodean dan analisis menggunakan penilaian manual, model bahasa besar atau Large Language Model (LLM), dan pemrosesan melalui perangkat lunak R.
Dalam periode Oktober 2024 hingga Oktober 2026, kajian EPPOS PolGov UGM mengidentifikasi 166 pidato publik Presiden Prabowo. Total durasi pidato yang terekam mencapai 80,6 jam dengan jumlah sekitar 326.800 kata.
Dari keseluruhan pidato tersebut, sebanyak 76 pidato atau 45,8 persen berkaitan dengan kenegaraan. Sebanyak 64 pidato atau 38,6 persen membahas program pemerintah, sedangkan 26 pidato atau 15,7 persen masuk kategori politik dan kemasyarakatan.
Topik yang paling banyak muncul meliputi energi, BUMN, dan swasembada sebesar 14,2 persen; TNI-Polri dan penertiban sebesar 13,4 persen; serta Pancasila, agama, dan kebangsaan sebesar 11,5 persen.
Kajian tersebut juga menemukan peningkatan durasi pidato dari semester pertama hingga semester keempat. Waktu bicara yang tercatat meningkat dari 9,9 jam pada semester pertama menjadi 29,2 jam pada semester keempat.
Pada periode yang sama, jumlah pidato bertema program pemerintah meningkat dari tiga menjadi 27 pidato per semester. Proporsinya naik dari 12 persen menjadi 51 persen.
Namun, berdasarkan kompilasi 29 survei yang digunakan dalam kajian tersebut, rata-rata tingkat kepuasan publik tercatat turun dari 80,5 persen menjadi 58 persen. Temuan ini menunjukkan adanya tren yang berlangsung bersamaan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa peningkatan durasi pidato menyebabkan penurunan kepuasan publik.
Salah satu temuan utama penelitian adalah tercatatnya 311 insiden ucapan tidak pantas dalam 84 dari total 166 pidato Presiden Prabowo.
Jumlah insiden meningkat dari 105 pada tahun pertama menjadi 206 pada tahun kedua. Peneliti juga mencatat kenaikan insiden berat per pidato, dari rata-rata 0,40 menjadi 0,72. Menurut hasil analisis yang dipaparkan, perubahan tersebut signifikan secara statistik dengan nilai p = 0,006.
Dari total insiden yang ditemukan, sebanyak 222 insiden atau 71,4 persen terjadi dalam acara kenegaraan dan program pemerintah yang disiarkan melalui kanal resmi.
Temuan ini memperlihatkan bahwa sebagian besar insiden yang dikategorikan peneliti sebagai ucapan tidak pantas muncul dalam forum resmi, bukan semata-mata dalam kegiatan politik kepartaian.
Meski demikian, angka tersebut merupakan hasil kategorisasi dan penilaian dalam kerangka metodologi penelitian. Klasifikasi tersebut perlu dipahami sesuai definisi dan indikator yang digunakan tim peneliti.
Pengkritik dan Masyarakat Sipil Jadi Sasaran
Kajian “Dua Tahun di Podium” juga menyoroti sasaran pernyataan yang dikategorikan sebagai ucapan tidak pantas. Sebanyak 49,8 persen insiden dan 53,6 persen insiden berat disebut menyasar pengkritik serta masyarakat sipil.
Selain itu, 82,6 persen insiden terjadi di luar acara politik-kepartaian. Peneliti mengidentifikasi 151 insiden atau 48,6 persen dari total insiden sebagai pernyataan yang mendelegitimasi kritik.
Dari jumlah tersebut, 107 insiden terjadi dalam acara kenegaraan dan program pemerintah. Sementara itu, tingkat delegitimasi kritik yang dikategorikan berat meningkat dari 0,17 menjadi 0,35 insiden per pidato, dengan nilai p = 0,032.
Arya dan tim peneliti menggunakan temuan tersebut untuk memetakan bagaimana pernyataan presiden berinteraksi dengan kritik, masyarakat sipil, dan ruang komunikasi publik selama dua tahun pemerintahan.
Retorika Populis dan Antagonistik Menguat
Selain mengidentifikasi insiden ucapan tidak pantas, penelitian EPPOS PolGov UGM menganalisis perubahan pola retorika dalam pidato Presiden Prabowo.
Hasil kajian menunjukkan skor antagonisme meningkat dari 0,99 pada tahun pertama menjadi 1,32 pada tahun kedua. Skor populisme juga naik dari 1,23 menjadi 1,65. Peneliti melaporkan bahwa kedua perubahan tersebut signifikan secara statistik, masing-masing dengan nilai p = 0,027 dan p = 0,017.
Tim juga menemukan 39 kalimat terverifikasi yang mempertentangkan “rakyat” dengan elite atau pihak lawan. Pola retorika yang menggambarkan hubungan “kita lawan mereka” dinilai semakin menonjol berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian.
Arya menegaskan kajian ini disusun untuk menguji berbagai asumsi publik mengenai frekuensi, isi, dan gaya pidato presiden melalui analisis teks yang sistematis. Dengan menjadikan pidato sebagai objek penelitian.
“Kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskusi mengenai komunikasi politik, akuntabilitas pemerintah, dan hubungan antara pemimpin dengan masyarakat. Rilis “Dua Tahun di Podium” hendaknya menjadi bahan refleksi bagi masyarakat luas maupun pengambil kebijakan dalam memahami perkembangan komunikasi politik kepresidenan selama dua tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto,” tutup Arya.(*)
Penulis : Elis
