INTENS PLUS – JAKARTA. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, MPR akan segera menindaklanjuti surat tersebut melalui mekanisme konstitusional.
Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.16 WIB. Kedatangannya bertujuan menyampaikan langsung surat pengunduran diri tersebut.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, membenarkan penyerahan surat tersebut. Menurutnya, Gibran menyampaikan maksud kedatangannya dalam pertemuan bersama pimpinan MPR.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat. Kamis (12/11/2026).
Muzani juga mengungkapkan bahwa surat pengunduran diri serupa telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” katanya.
Gibran, lanjut Muzani, meminta agar surat pengunduran dirinya segera diproses. Menindaklanjuti hal tersebut, yang selanjutnya berencana menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah selanjutnya.
MPR Punya Waktu 60 Hari
Muzani menjelaskan, proses pengunduran diri Wakil Presiden akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan konstitusi. Ia menyebut memiliki waktu paling lambat 60 hari, untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif sebagai pengganti Gibran.
“Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran,” ucap Muzani.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga sempat menyampaikan informasi mengenai rencana kedatangan Gibran, ke MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri.
Pengunduran Diri di Tengah Polemik Ijazah
Pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah polemik mengenai persyaratan pendidikan, yang digunakan saat pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Persoalan tersebut kembali menjadi sorotan setelah muncul pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), mengenai dokumen pendidikan Gibran. Meski gugatan yang diajukan tidak diterima, sejumlah pertimbangan dalam putusan itu memicu perdebatan publik.
Polemik semakin berkembang setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan warga bernama Subhan, terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Situasi tersebut kemudian memunculkan desakan agar Gibran mengundurkan diri, atau menghadapi proses pemakzulan. DPR RI juga telah memulai proses politik terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden.
Dengan diserahkannya surat pengunduran diri kepada MPR dan Presiden Prabowo, proses selanjutnya kini berada dalam pembahasan lembaga negara sesuai mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.(*)
Penulis : FDA
