INTENS PLUS – JAKARTA. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap sejumlah dugaan kejanggalan dalam pengadaan jasa pemengaruh (influencer) oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan selebritas sekaligus Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad.
Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga pada portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), nilai kontrak pengadaan jasa influencer tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar sepanjang 2024 hingga 2026.
Dua kementerian yang tercatat menggunakan jasa perusahaan tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 dan 2026.
Dalam temuannya, mengidentifikasi delapan paket pengadaan yang terdiri atas lima paket dari Kemendikbudristek dan tiga paket dari KKP. Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di kanal YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok @raffinagita1717 milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, hingga jasa kehadiran figur publik dalam sejumlah kegiatan.
ICW menilai, pengadaan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut transparansi penggunaan anggaran negara, kewajaran harga, persaingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, hingga potensi konflik kepentingan.
Rincian Kontrak Pengadaan Influencer Rp14,69 Miliar
Berdasarkan data yang dihimpun ICW, lima paket pengadaan dari Kemendikbudristek dilakukan pada 2024 melalui Museum dan Cagar Budaya.
Rinciannya meliputi penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902, Instagram Reels @raffinagita1717 sebesar Rp205.893.300, Instagram Story sebesar Rp575.655.000, jasa kehadiran dalam acara atau event attendance senilai Rp2.521.329.200, serta penayangan TikTok sebesar Rp144.423.600.
Sementara itu, KKP tercatat mengadakan tiga paket jasa influencer melalui sejumlah unit kerja. Pada 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengadakan paket influencer engagement senilai Rp3.596.955.000.
Pada tahun yang sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengadakan paket influencer engagement untuk pembangunan BINS senilai Rp3,6 miliar.
Selanjutnya, pada 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengadakan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, dengan nilai Rp3,6 miliar. Dengan demikian, total nilai delapan paket pengadaan yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia mencapai Rp14.696.955.002.
ICW Soroti Inkonsistensi Kebijakan Efisiensi Anggaran
Salah satu persoalan yang disoroti ICW adalah inkonsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kebijakan tersebut menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Pemerintah juga meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa membatasi sejumlah belanja, termasuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.
Namun, di tengah kebijakan penghematan tersebut, KKP justru tercatat mengontrak dua paket jasa influencer senilai total Rp7,2 miliar pada 2025. Pengadaan serupa kembali dilakukan pada 2026 dengan nilai Rp3,6 miliar.
ICW juga menyoroti kondisi transfer ke daerah yang mengalami pengurangan pada 2026. Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, belanja untuk jasa promosi melalui figur populer dinilai perlu dipertanyakan urgensi dan manfaatnya.
Bahkan, biaya penayangan Instagram Story akun @raffinagita1717 yang mencapai Rp575,65 juta. Organisasi antikorupsi tersebut juga mempertanyakan, apakah belanja sebesar itu benar-benar menjadi kebutuhan prioritas kementerian, terutama ketika sejumlah daerah dan desa menghadapi tekanan fiskal.
Manfaat Pengadaan Influencer Dipertanyakan
ICW juga mempertanyakan manfaat dan dampak pengadaan jasa influencer yang dinilai belum dapat diukur secara jelas dan terbuka. Pasalnya, Kemendikbudristek telah memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. Sementara KKP juga mempunyai Biro Hubungan Masyarakat.
Kedua kementerian tersebut telah didukung sumber daya manusia, fasilitas, serta anggaran komunikasi publik yang bersumber dari uang negara. Serta menekankan alasan kementerian masih membutuhkan jasa influencer, di luar perangkat komunikasi publik yang sudah tersedia.
Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, serta indikator keberhasilan, masyarakat dinilai akan kesulitan mengukur kontribusi pengadaan tersebut terhadap pencapaian program pemerintah.
Salah satu paket yang mendapat perhatian adalah event attendance Kemendikbudristek senilai Rp2,52 miliar. ICW mempertanyakan dasar penggunaan anggaran sebesar itu untuk menghadirkan figur publik dalam suatu kegiatan, termasuk hasil dan manfaat konkret yang diperoleh kementerian.
Spesifikasi Pengadaan Dinilai Mengarah ke Penyedia Tertentu
Persoalan berikutnya berkaitan dengan spesifikasi pengadaan yang dinilai mengarah pada penyedia tertentu. ICW menyoroti empat paket penayangan konten Kemendikbudristek yang dilakukan melalui mekanisme e-purchasing pada katalog elektronik.
Nama paket pengadaan tersebut secara langsung mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
Menurut ICW, pencantuman akun dan kanal media sosial tertentu dalam spesifikasi pengadaan berpotensi mempersempit kesempatan penyedia jasa lain untuk menawarkan layanan sejenis.
Dengan demikian, penggunaan katalog elektronik tidak serta-merta menjamin terciptanya persaingan yang terbuka apabila spesifikasi sejak awal telah mengarah kepada penyedia tertentu.
Metode penetapan harga dalam pengadaan tersebut juga dipertanyakan, tiga paket penayangan konten Kemendikbudristek menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Sementara itu, tiga paket pengadaan KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai yang relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.
Kondisi tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama terkait metode penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penentuan harga, dan kewajaran nilai kontrak.
ICW Soroti Potensi Konflik Kepentingan Raffi Ahmad
Sorotan lainnya adalah potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad memiliki keterkaitan kepemilikan dengan perusahaan yang menerima kontrak pengadaan dari kementerian.
Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainment Indonesia tercatat menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia.
Sementara itu, Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki secara langsung 0,9 persen saham PT Rans Animasi Indonesia, serta menjabat sebagai komisaris.
ICW turut menyoroti posisi Raffi Ahmad yang dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.
Setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali mengontrak PT Rans Animasi Indonesia pada 2025 hingga 2026. Menurut ICW, kondisi tersebut memunculkan persoalan konflik kepentingan karena seorang pejabat publik juga memiliki perusahaan yang menerima kontrak dari kementerian dalam periode pemerintahan yang sama.
ICW juga mengingatkan, pemerintah agar tidak menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini maupun membangun citra kekuasaan melalui figur populer.
Organisasi tersebut menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer harus dipastikan tidak menjadi sarana promosi atau propaganda pemerintah.
“Uang pajak bukan alat untuk membeli popularitas instan melalui peran influencer,” demikian salah satu penekanan ICW dalam temuannya.
ICW Desak Audit dan Pembukaan Dokumen Kontrak
Atas berbagai temuan tersebut, ICW menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait. Pertama, KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek diminta membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, mulai dari kerangka acuan kerja, HPS, kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.
Kedua, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal kedua kementerian melakukan audit terhadap pengadaan tersebut.
Audit diharapkan mencakup kewajaran harga, transaksi pembayaran di luar sistem, keseragaman nilai kontrak influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas instansi.
Ketiga, meminta LKPP mengevaluasi mekanisme pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, terutama terkait spesifikasi yang mengarah kepada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga.
Keempat, Presiden diminta menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian. Juga meminta pemerintah mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.
Kelima, Raffi Ahmad diminta membuka informasi mengenai kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
ICW menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya berangkat dari kebutuhan yang jelas serta mendukung pelaksanaan program dan target strategis kementerian.
Dengan demikian, penggunaan anggaran negara tidak sekadar menghabiskan pagu yang tersedia, melainkan harus memberikan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.(*)
Penulis : FDA
