INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Status hukum satu mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang masih ditahan di Mapolda DIY mengalami perkembangan. Mahasiswa Fakultas Hukum UGM tersebut kini resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
Dikutip dari laman DetikJogja, penetapan status tersangka itu dibenarkan oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum UGM, Heribertus Jaka Triyana. Ia mengatakan, mahasiswa tersebut hingga Selasa (17/11) masih berada di Mapolda DIY.
“Iya (masih ditahan), (statusnya kini) tersangka,” terang Heribertus Jaka Triyana yang akrab disapa Jeto, Selasa (17/11/2026).
Meski membenarkan perubahan status hukum tersebut, Jeto belum bersedia mengungkapkan lebih jauh mengenai identitas mahasiswa maupun pasal yang disangkakan kepadanya.
“Kita ikuti proses hukumnya,” ujar Jeto.
Konfirmasi serupa disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda DIY, Kombes Pol Yani Permana. Ia membenarkan adanya satu mahasiswa UGM yang kini berstatus tersangka.
“Ya (satu mahasiswa UGM jadi tersangka), data lanjut hubungi (Kabid) Humas,” jelas Yani melalui pesan singkat.
Upaya konfirmasi kepada Kabidhumas Polda DIY telah dilakukan. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi terbaru dari pihak kepolisian mengenai penetapan tersangka tersebut, termasuk dugaan pasal yang dikenakan.
Sebelumnya, UGM mengonfirmasi masih ada satu mahasiswanya yang ditahan di Polda DIY. Mahasiswa tersebut diketahui merupakan mahasiswa Fakultas Hukum dan penangkapannya merupakan pengembangan dari pemeriksaan terhadap tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Dr. Arie Sujito, mengatakan pihak kampus telah memberikan pendampingan hukum kepada mahasiswa tersebut.
“Iya ada satu, Fakultas Hukum. Iya lagi diadvokasi. Sejak semalam didampingi oleh tim oleh Fakultas Hukum, PKBH juga di Polda,” ungkap Arie saat ditemui di UGM, Jumat (13/11/2026).
Arie menjelaskan, mahasiswa tersebut bukan termasuk dalam 157 orang yang diamankan polisi saat aksi unjuk rasa pada Hari Pahlawan. Penangkapan dilakukan setelah sebagian besar orang yang sebelumnya diamankan telah dilepaskan.
“Ini pengembangan oleh pihak kepolisian, tapi sekali lagi kita lihat UGM dalam posisi untuk melakukan pendampingan. Karena bagaimanapun juga kita harus hormati hukum, tetapi kita juga harus lindungi mahasiswa dalam prinsip sebagai institusi punya tanggung jawab seperti itu,” jelasnya.
Terpisah, Plt Kabidhumas Polda DIY, AKBP Novita Eka Sari, sebelumnya juga membenarkan adanya penangkapan terhadap mahasiswa UGM tersebut. Menurutnya, penangkapan dilakukan sebagai pengembangan dari pemeriksaan terhadap satu tersangka dalam kasus kepemilikan bom molotov, senjata tajam (sajam), dan petasan.
Novita menjelaskan, dari 157 orang yang awalnya diamankan dalam aksi unjuk rasa, sebanyak 154 orang telah dilepaskan. Sementara itu, dua orang yang dinyatakan positif narkoba dilimpahkan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), sedangkan satu orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka terkait kepemilikan bom molotov, sajam, dan petasan.
“Kemudian berkembang, itu (penangkapan satu mahasiswa UGM) adalah pengembangan. Iya, pengembangan dari satu tersangka itu. (Mahasiswa tersebut) di luar 157 orang itu,” sambung Novita saat ditemui di Mapolda DIY, Jumat (13/11/2026).
Dalam keterangan sebelumnya pada Jumat (13/11/2026), Novita menyebut mahasiswa UGM tersebut masih berstatus saksi dan menjalani pemeriksaan di Mapolda DIY. Proses pemeriksaan, kata dia, dilakukan dengan pendampingan penasihat hukum serta perwakilan dari pihak kampus.
“Masih pendalaman. Masih, masih di Mapolda. Masih diproses. Sementara ini masih saksi karena masih dalam pemeriksaan. Tetapi kalau mengamankan seorang, pasti keluarga sudah kita beritahu. Jika memang itu mahasiswa, pasti kampus kita beritahu juga,” ujarnya.
Kini, status mahasiswa tersebut telah berubah dari saksi menjadi tersangka. Meski demikian, UGM menyatakan akan terus mengawal proses hukum sekaligus memastikan mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan pendampingan hukum.(*)
Penulis : Elis
