Viral Snack Lelayu, Ketua KPU Sleman juga Mengaku Kaget

INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ahmad Baehaqi beri penjelasan terkait viralnya snack yang dikeluhkan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat pelantikan.

Ahmad mengaku kaget sewaktu mendapat laporan terkait snack yang disediakan saat pelantikan KPPS. Konsumsi itu bahkan viral disebut seperti snack lelayu atau suguhan bagi pelayat. Lantaran hanya berisi satu roti, satu air mineral gelasan, dan beberapa potong kue kering.

“Setengah delapan mendapat kiriman kondisi lapangan fakta konsumsi. Konsumsi yang ada kurang manusiawi dengan anggaran per orang Rp 15 ribu bersih. Kami kaget,” katanya. Jumat(26/1/2024).

Ahmad pun mengaku sudah memanggil pihak vendor untuk memberikan penjelasan. Sebab pihaknya dapat info jika vendor men-sub-kan penyediaan snack.

“Jadi pihak vendor sudah mengambil laba, nah sisanya itu di-sub-kan ke yang lain. Kurang tahu apakah sub ini di-sub-kan lagi. Intinya sampai di lapangan ternyata tidak pantas secara manusiawi dengan anggaran Rp 15 ribu bersih ketika dikalkulasikan faktanya cuma Rp 5 ribuan,” cecarnya.

Ahmad Baehaqi bilang, konsumsi berupa snack awalnya dianggarkan Rp 15 ribu per orang yang akan diserahkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Terkait anggaran tidak bisa diturunkan (sesuai perencanaan awal). Kemudian dari Kabupaten Sleman, dalam hal ini kuasa pengguna anggaran, melelang penyedia atau vendor yang telah terdata dalam ekatalog,” ujarnya.

Dalam lelang, kata Ahmad, vendor dipesan untuk memilih jenis snack yang tidak mudah basi. Vendor lantas menanggapi untuk menyediakan makanan kering. Selain itu, vendor juga menyampaikan siap dengan 17 kendaraan distribusi ke 86 kalurahan di Sleman.

Saat rapat juga sudah diingatkan jika 17 kendaraan tidak akan cukup untuk distribusi ke seluruh 86 kalurahan. 

“Jumlah yang harus dilayani KPPS-nya saja ada 24.199. Ini sangat banyak, ini perlu dimitigasi agar saat pelayanan tidak sampai meleset, karena tersebar di 86 kalurahan,” tuturnya. 

“Sebanyak itu kalau hanya ditangani satu vendor maka kemungkinan akan ada potensi-potensi permasalahan. Dan ternyata pihak vendor (mengaku) siap, (mengklaim) sudah punya strategi,” imbuhnya. 

Kekecewaan yang ditelah KPU Sleman membuatnya mengambil langkah pemutusan kerja sama.

“Jadi memutus tidak bekerjasama lagi, tidak menggunakan lagi vendor yang bersangkutan. Anggaran untuk Bimtek besok disampaikan ke sekretariat PPK untuk konsumsi bimtek,” imbuhnya.(*)

Penulis: Fatimah Purwoko