Ketua Komisi A DPRD DIY Pertanyakan Survei Kontroversial IPDA

INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto beri catatan terhadap rilis survei oleh IPDA yang disebut ada kontroversi. Politisi PDIP itu menduga ada bau propaganda yang dipertanyakan dalam validitas dan basis ilmiah metodologi pelaksanaan survei.

Sebagaimana termuat dibeberapa media, IPDA yang tidak terdaftar dalam Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi merilis hasil survei Pilkada Kota Yogyakarta yang datanya diambil tanggal 21 sd 25 Oktober 2024 dengan klaim jumlah responden 1200.

“Penggiringan opini oleh paslon tertentu ini, dengan mempertontonkan hasil survei oleh lembaga yang bukan anggota Persepi menjadi pertanyaan publik. Tidak ada data yang secara terbuka disampaikan ke publik selain angka-angka, masyarakat Jogja berharap lembaga ini secara jujur membuka metode, responden, dan mengungkap jujur siapa yang mendanai survei,” kata Eko dalam dialognya bersama wartawan di Gedung DPRD DIY.

Tentang survei yang disampaikan dalam rilis berita sebelumnya, Eko menyatakan ada beberapa pertanyaan yang menggelitik, setelah mempelajari berita, setelah menggali informasi dari beberapa pihak

“Catatan saja, IPDA bukanlah lembaga survei yang tercatat dan menjadi anggota Persepi, perkumpulan survei opini publik Indonesia,” kata Eko. Rabu (6/11/2024).

Sejumlah kejanggalan dan pertanyaan di antaranya disebutkan jumlah responden 1.200 orang. Di dalam publikasi survei juga tak dilakukan secara terbuka dalam forum ilmiah.

“Belum ketemu, barangkali ada kawan-kawan yang terima laporan survei, ada pertanyaan yaitu mengapa tidak ada satu ruang yang menjelaskan misalnya lewat dialog terbuka, pengumuman lewat jumpa pers. Survei yang baik tentu butuh metode ilmiah dan akademik,” kata Eko.

“Kejanggalan lainnya juru bicara salah satu paslon di Kota yang menanggapi hasil survei ini diindikasikan juga salah satu aktifis dari lembaga yang lakukan survei. Jika ini benar wah ya tidak obyektif,” imbuhnya.

Eko menegaskan, masyarakat Yogyakarta sudah cerdas dalam menentukan pilihan dan memilah informasi. Berkaitan survei pilkada, harus jujur, lembaga harus jelaskan ke publik dibiayai atau mandiri, karena hasilnya dipublikasikan, termasuk menjelaskan metodenya seperti apa.

“Ilmiah atau tidak. Kita juga mencari tahu jumlah responden 1.200 di mana saja, bagaimana verifikasi data dan seterusnya. Silakan dibuka,” tegas Eko.

Eko juga menegaskan pentingnya berdemokrasi guna meraih kemenangan di pilkada serentak lewat cara jujur dan bermartabat.

Alumni Lemhannas ini menegaskan sikap jujur dan patuh pada etik moral menjadi pondasi yang baik guna meraih kepercayaan rakyat, menang di pilkada.

“Pilkada ini kerja politik, saatnya berlomba merebut hati dan pikiran dengan menawarkan ide, gagasan, program kegiatan untuk merebut kepercayaan rakyat,” sebut Eko.(*)

Penulis : Fatimah Purwoko/Elis