INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara serentak di sejumlah daerah, dimulai hari ini. Namun Pemerintah Provinsi DIY belum menjalankan program tersebut.
Pemda DIY melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY buka suara soal itu.
Diketahui, pemerintah telah mengumumkan MBG mulai digelar hari ini dengan mengoperasikan 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) pada setiap dapur yang dipimpin oleh utusan dari Badan Gizi Nasional.
Kepala Bappeda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan provinsi DIY belum menjalankan program MBG hari ini karena belum ada arahan dari pusat.
“Kami belum dapat informasi yang jelas. Tapi pada prinsipnya dari sisi anggaran ini sudah disediakan oleh Pemda DIY maupun juga kabupaten-kota. Tidak secara keseluruhan ya,” kata Made pada keterangannya di kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (6/1/2024).
Made menyebut, setiap kabupaten sedang menyiapkan anggaran.
“Karena ini kan di akhir-akhir ya, sedangkan waktu itu penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD sudah sempat berjalan. Jadi ini kesiapan tergantung dari masing-masing,” ujar Made.
Made mengatakan, Pemerintah daerah diwajibkan menyiapkan anggaran 2,5% dari pendapatan asli daerah (PAD) untuk progam ini. Ia menegaskan Pemda DIY sudah menyiapkan itu.
“Untuk DIY dari hitungan keuangannya, kontribusinya 2,5% dari PAD. Kita sudah menyiapkan sebesar Rp 42 miliar. Secara teknis kami belum mengimplementasikan di lapangan seperti apa,” ucap Made.
Selain itu, Koordinator Substansi Bagian Humas Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji menjelaskan pelaksanaan program MBG untuk satuan pendidikan sepenuhnya ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Total ada empat sekolah yang ditunjuk yakni SMKN 3 Wonosari dan SMA Negeri 1 Wonosari di Gunungkidul, lalu SMAN 2 Sleman serta SMK Muhammadiyah Mlati di Sleman.
“Pilot Project yang ditunjuk langsung oleh BGN sementara berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman,” kata Ditya.
“Belum tahu kapan dijalankan, informasinya di lapangan, dari pihak SPPG belum siap,” imbuh Ditya.
Pemda DIY sesuai kewenangannya di jenjang SMA, SMK dan SLB, telah mendata jumlah siswa berdasarkan data pokok pendidikan. Antara lain SLB 4.963 siswa di 81 satuan Pendidikan, SMA 62.728 siswa di 176 satuan pendidikan, dan SMK 90.475 siswa di 207 satuan pendidikan.(*)
Penulis : Elis
