INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai memperkuat kolaborasi antara sektor perhotelan dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui program “1 Village 1 Sister Corporate”.
Program tersebut mendorong hotel-hotel di Kota Yogyakarta menggunakan berbagai produk lokal UMKM, mulai dari sabun, sandal hotel hingga oleh-oleh khas daerah.
Program ini resmi diluncurkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah, hotel dan UMKM yang digelar di Harper Malioboro Yogyakarta.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengatakan konsep “1 Village 1 Sister Corporate” merupakan bentuk kolaborasi nyata antara kampung, UMKM dan perusahaan agar tercipta hubungan ekonomi yang saling menguntungkan.
“Saya sering bicara one village one sister company. Satu kampung kita jodohkan dengan satu perusahaan, satu perguruan tinggi atau hotel. Hari ini kita menjodohkan UMKM yang ada di kampung dengan hotel sebagai kick off untuk memulai langkah nyata,” ujar Hasto. Senin (25/5/2026).
Dalam tahap awal, sebanyak tujuh hotel terlibat dalam program tersebut yakni New Saphir Hotel, Harper Malioboro Yogyakarta, Java Villas Boutique Hotel and Resto, Duta Garden Group, THE 1O1 Yogyakarta Tugu, THE 1O1 Style Yogyakarta Malioboro, Lynn Prawirotaman Yogyakarta dan Fortuna Suites Malioboro Yogyakarta.
Sementara UMKM yang ikut berkolaborasi berasal dari berbagai kemantren di Kota Yogyakarta, di antaranya Sentra Kulit Keparakan Kemantren Mergangsan, Dado Home Kemantren Danurejan, Coklat Ndalem Kemantren Ngampilan, Raga Sukma Batik Kemantren Mantrijeron, Gubug Rempah Kemantren Pakualaman, CV Natura Utama Kemantren Gondokusuman dan Bakpia Potret Djokja Kemantren Jetis.
Hasto menjelaskan, produk-produk UMKM yang akan digunakan hotel tidak hanya terbatas pada oleh-oleh, tetapi juga berbagai kebutuhan penunjang layanan hotel seperti sabun mandi, sandal hotel hingga produk makanan dan minuman lokal.
Menurutnya, langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan hubungan saling menghidupi antara hotel dan masyarakat sekitar.
“Hotel memakmurkan masyarakat, masyarakat juga memakmurkan hotel. Jadi saling menguntungkan,” katanya.
Ia menegaskan program tersebut tidak hanya berhenti pada seremoni peluncuran semata. Pemerintah Kota Yogyakarta akan melakukan evaluasi setiap tiga bulan untuk memastikan kerja sama benar-benar berjalan.
“Quick win itu tiga bulan kita evaluasi. Nanti kita cek satu-satu, mana UMKM yang sabunnya sudah masuk hotel, mana yang sandalnya sudah digunakan hotel, itu akan kita pantau,” tegasnya.
Hasto menyebut, saat ini terdapat sekitar 1.100 hotel di Kota Yogyakarta. Menurutnya, apabila dalam setahun terdapat 100 hotel yang bermitra dengan 100 UMKM maka hal tersebut sudah menjadi capaian besar dalam memperkuat ekonomi masyarakat.
“Kalau setahun bisa 100 hotel dan 100 UMKM sekota itu sudah wow,” ujarnya.
Pemkot Yogyakarta juga melakukan kurasi ketat terhadap UMKM yang akan dilibatkan dalam program tersebut. Hal ini dilakukan agar produk yang masuk hotel benar-benar memiliki kualitas baik dan mampu diproduksi secara berkelanjutan.
Hasto mengatakan, tidak semua UMKM bisa langsung masuk ke industri perhotelan karena hotel membutuhkan kepastian kualitas dan kontinuitas produk.
“Kita cari UMKM yang betul-betul punya tempat produksi dan mampu menjaga kualitas. Kalau hanya omong saja tidak bisa,” katanya.
Ia juga mendorong UMKM Yogyakarta untuk mulai mengembangkan peluang sebagai reseller produk lokal, seperti palm sugar atau produk khas lainnya yang dapat dipasarkan melalui jaringan hotel dan penginapan di Yogyakarta.
Menurutnya, langkah tersebut dapat memperluas pasar produk UMKM lokal sehingga tidak hanya dikenal wisatawan domestik, tetapi juga wisatawan mancanegara.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Lucia Daning Krisnawati, mengatakan sektor pariwisata masih menjadi pengungkit utama perekonomian Kota Yogyakarta.
Berdasarkan data hingga 31 Desember 2025, kontribusi pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sektor perhotelan terhadap pendapatan asli daerah mencapai 21,04 persen.
Sementara jasa makanan dan minuman menyumbang 11,76 persen, jasa kesenian dan hiburan 1,30 persen dan retribusi wisata sebesar 1,26 persen.
“Karena itu semua elemen usaha jasa pariwisata dan UMKM harus disinergikan untuk mengakselerasi pergerakan ekonomi sampai level kampung wisata,” ujarnya.
Saat ini Kota Yogyakarta memiliki 46 kampung wisata dan 45 kelompok sadar wisata yang dinilai menjadi ruang strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat berbasis pariwisata.
Lucia menyebut, berbagai program kolaborasi yang telah dijalankan bersama kampung wisata terbukti mampu meningkatkan transaksi UMKM lokal.
Di Kampung Wisata Mantrijeron misalnya, transaksi UMKM mencapai Rp11,7 juta hanya dalam waktu dua jam. Sementara di Kampung Sosromenduran mencapai Rp8 juta, Kampung Wisata Purbayan Rp8,5 juta dan Kampung Wisata Rejowinangun sekitar Rp7,8 juta.
“Ruang-ruang seperti ini sangat besar manfaatnya untuk promosi gratis dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Ketua BPD PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, menyambut baik program tersebut. Menurutnya, hotel tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan masyarakat dan UMKM sekitar.
“Kita itu guyub sarangan, saling membantu dan saling menghidupi. Hotel menghidupi UMKM dan UMKM juga menghidupi hotel,” katanya.
Meski demikian, Deddy menegaskan kualitas produk tetap menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan citra pariwisata Yogyakarta.
“Quality harus dijaga karena ini untuk tamu. Jangan sampai mengecewakan wisatawan karena branding Jogja harus dipertahankan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan produk UMKM yang paling diminati wisatawan selama ini adalah oleh-oleh dan aksesori lokal yang dijual langsung di hotel. Kehadiran produk lokal di hotel dinilai memudahkan wisatawan mendapatkan produk khas Yogyakarta tanpa harus keluar hotel.
Selain itu, Deddy menyebut okupansi hotel di Yogyakarta saat ini berada di kisaran 60 hingga 80 persen. Namun kenaikan biaya produksi membuat pendapatan hotel belum meningkat signifikan.
“Okupansi bagus, tetapi biaya produksi juga naik sehingga revenue masih stuck. Kita tidak bisa menaikkan harga karena daya beli masyarakat turun,” katanya.
Menurutnya, kondisi pelemahan nilai tukar rupiah juga memberikan dampak positif dan negatif bagi sektor pariwisata. Wisatawan asing dinilai lebih diuntungkan karena nilai tukar lebih tinggi, sementara wisatawan domestik menjadi lebih selektif dalam berwisata.
“Meski demikian, kondisi tersebut dinilai membuka peluang meningkatnya wisata domestik karena masyarakat mulai mengalihkan rencana perjalanan luar negeri ke destinasi wisata dalam negeri seperti Yogyakarta,” tutup Deddy.(*)
Penulis : Elis
