INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD DIY, Selasa (23/6/2026). Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi yang sebelumnya digelar pada Jumat (19/6/2026) sebagai bentuk penagihan komitmen untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan mahasiswa.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara khusus meminta seluruh fraksi yang ada hadir dan berdialog langsung dengan massa aksi di halaman gedung dewan. Namun, dari tujuh fraksi yang ada, hanya enam fraksi yang hadir, sementara Fraksi Partai Gerindra tidak terlihat mengikuti dialog bersama mahasiswa.
Koordinator Umum Forum BEM DIY sekaligus Koordinator Aksi, Faturahman Djaguna, mengatakan aksi kali ini bukan sekadar demonstrasi biasa, melainkan upaya mengawal komitmen wakil rakyat agar benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Aksi hari ini merupakan aksi lanjutan dari yang telah kami laksanakan pada Jumat lalu, sekaligus menagih janji DPRD DIY yang sebelumnya telah bersepakat menemui massa aksi,” kata Faturahman.
Ia menjelaskan, Forumnya merupakan wadah yang menghimpun berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta periode 2025-2026.
Mahasiswa yang terlibat dalam aksi berasal dari berbagai kampus swasta, di antaranya Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjaya), Universitas Widya Mataram (UWM), Universitas PGRI Yogyakarta (UPY), Universitas Sanata Dharma (USD), Universitas Respati Yogyakarta (Unriyo), Akademi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD), Universitas Janabadra (UJB), Universitas Amikom Yogyakarta, Institut Cokroaminoto Yogyakarta (ICY), STIE YKP, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), STIE Widya Wiwaha, serta sejumlah perguruan tinggi lainnya.
Di tengah dialog yang berlangsung, mahasiswa mempertanyakan ketidakhadiran perwakilan Fraksi Gerindra yang tidak ikut menemui massa aksi.
Koordinator aksi, Tegar Pradana, menyebut kehadiran para anggota dewan menjadi salah satu tolok ukur keseriusan wakil rakyat dalam merespons berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
“Dari sini dapat kita nilai bahwasanya pernyataan dan komitmen yang sebelumnya disampaikan belum sepenuhnya bisa dipercaya,” ujarnya di hadapan massa aksi dan anggota Dewan.
Menurutnya, ketidakhadiran salah satu fraksi menjadi catatan tersendiri bagi mahasiswa yang selama ini aktif mengawal kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
Ia juga menyinggung sejumlah program pemerintah yang belakangan menjadi perdebatan publik, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Salah satu yang kami soroti adalah MBG. Kita tahu akhir-akhir ini banyak sekali demonstrasi yang mendukung MBG demi mendapatkan fasilitas tertentu. Program seperti ini harus dievaluasi secara menyeluruh,” kata Tegar.
Ia juga mempertanyakan efektivitas Program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai berpotensi membebani keuangan negara apabila tidak dikelola dengan baik.
“APBN sudah banyak terserap untuk MBG, sekarang ada lagi Kopdes. Program-program ini harus dievaluasi agar tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, mahasiswa juga mengkritisi kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang dinilai semakin memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 10 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan DPRD DIY.
Adapun 10 tuntutan tersebut meliputi:
- Menolak kenaikan harga BBM dan kebijakan yang membebani rakyat kecil.
- Melakukan evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Menghentikan Program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai tidak efektif dan membebani APBN.
- Mencabut UU TNI/Polri yang dianggap mengancam demokrasi dan kebebasan sipil.
- Segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, serta menyusun dan mengesahkan RUU Perlindungan Aktivis.
- Menghentikan eksploitasi tanah adat di seluruh Indonesia.
- Melaksanakan reformasi total partai politik dan reformasi birokrasi.
- Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Menuntaskan persoalan kenakalan remaja di DIY serta mendorong pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Khas Kejogjaan.
- Menuntaskan persoalan sampah di DIY.
Menurut Faturahman, seluruh tuntutan tersebut lahir dari berbagai persoalan yang saat ini dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami berharap semua tuntutan Forum BEM DIY diindahkan oleh para wakil rakyat sebagai lembaga yang merepresentasikan suara rakyat. Jika tidak diindahkan, maka kami akan terus berjuang paling depan sampai titik darah penghabisan,” tegasnya.
Enam Fraksi DPRD DIY Teken Pakta Integritas
Salah satu hasil penting dari aksi tersebut adalah penandatanganan pakta integritas antara Forum BEM DIY, dengan enam fraksi yang hadir. Penandatanganan dilakukan setelah dialog terbuka antara mahasiswa dan anggota dewan berlangsung di halaman depan Gedung DPRD DIY.
Forum tersebut kemudian meminta agar isi komitmen tersebut, dibacakan secara terbuka oleh perwakilan Dewan. Mahasiswa juga memberikan tenggat waktu selama 7×24 jam, untuk mulai menindaklanjuti berbagai tuntutan yang telah disampaikan. Langkah tersebut menjadi bentuk pengawalan, agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada seremoni dialog semata.
Perwakilan DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Yuni Satia Rahayu, mengatakan pihaknya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Ia menilai kegelisahan yang disuarakan mahasiswa, sejatinya merupakan cerminan kondisi masyarakat yang lebih luas.
“Kalau hari ini kami melihat sangat wajar, bukan hanya mahasiswa yang gelisah dengan kondisi yang ada saat ini, tetapi seluruh masyarakat juga gelisah,” kata Yuni.
Ia memastikan seluruh masukan akan diteruskan dan dibahas bersama seluruh anggota Dewan lainnya.
“Kami berharap masukan dari teman-teman mahasiswa dapat membantu memecahkan berbagai persoalan di DIY. Persoalan kejahatan jalanan, sampah, dan masalah lainnya kami terima untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Yuni juga mengingatkan, bahwa pemerintah perlu segera menghadirkan solusi nyata. Agar tidak memunculkan ketidakpercayaan publik yang semakin besar.
“Kalau terlalu banyak janji tetapi tidak ada perubahan dari pemerintah pusat, kami juga khawatir dampaknya akan semakin meluas,” katanya.(*)
Penulis : Elis
