INTENS PLUS – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan Universitas Republik Indonesia (URI) atau Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK) dalam sebuah upacara yang digelar di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut menandai dimulainya operasional lembaga baru yang digagas pemerintah untuk mengintegrasikan pendidikan unggulan, pendidikan tinggi, hingga pembinaan calon aparatur negara dalam satu sistem yang terkoordinasi.
Dalam pelantikan tersebut, Donny Ermawan Taufanto resmi menjabat sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia, sementara Yos Sunitiyoso dilantik sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Pengangkatan keduanya dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dengan diawali pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Setelah pengambilan sumpah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan dan pemberian ucapan selamat oleh Presiden, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta para tamu undangan yang hadir.
Turut menghadiri acara tersebut sejumlah pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Apa Itu URI atau BPPK?
“Universitas Republik Indonesia (URI) atau Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK) merupakan lembaga baru yang dibentuk pemerintah dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia unggul dan pencetakan pemimpin masa depan Indonesia,” ujar Donny usai pelantikan di Istana Negara. Rabu, (22/72026).
Menurut Donny, pembentukan URI berangkat dari perhatian Presiden Prabowo terhadap pentingnya pembangunan kualitas sumber daya manusia nasional. Melalui lembaga ini, pemerintah ingin menciptakan sistem pendidikan dan kaderisasi yang terintegrasi dari jenjang sekolah hingga dunia kerja di sektor pemerintahan maupun badan usaha milik negara (BUMN).
“Ini adalah lembaga baru yang mengintegrasikan berbagai jenjang pendidikan dan pembinaan kepemimpinan dalam satu sistem yang saling terhubung,” jelasnya.
Tugas dan Fungsi URI
Donny menambahkan, secara umum, URI memiliki tugas untuk mengelola, mengembangkan, dan mengintegrasikan berbagai institusi pendidikan unggulan serta lembaga pengembangan aparatur negara.
Melalui konsep tersebut, pemerintah berharap dapat membentuk jalur pembinaan yang berkesinambungan bagi generasi muda Indonesia yang memiliki potensi kepemimpinan.
Adapun fungsi utama URI meliputi:
- Mengelola pendidikan unggulan tingkat menengah.
- Mengembangkan dan mengawasi perguruan tinggi strategis yang dibangun pemerintah.
- Membina calon pemimpin nasional melalui pendidikan karakter, kepemimpinan, dan manajemen.
- Menyiapkan sumber daya manusia untuk sektor pemerintahan dan BUMN.
- Mengintegrasikan pendidikan formal dengan sistem pengembangan aparatur negara.
Dengan fungsi tersebut, URI tidak hanya berperan sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pengembangan talenta nasional yang diarahkan untuk mendukung pembangunan negara dalam jangka panjang.
Tiga Institusi di Bawah URI
Dalam struktur awalnya, URI akan membawahi tiga institusi utama yang memiliki peran berbeda namun saling terhubung.
1. Badan Pengelola Sekolah Unggulan
Lembaga ini akan bertanggung jawab mengelola Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi yang telah menjadi bagian dari program pengembangan pendidikan unggulan pemerintah.
Sekolah-sekolah tersebut diproyeksikan menjadi tempat pembinaan siswa berprestasi yang nantinya dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang berada dalam ekosistem URI.
2. Badan Pengelola Perguruan Tinggi
Unit ini akan mengelola sejumlah perguruan tinggi baru yang direncanakan pemerintah.
Donny menyebutkan bahwa pemerintah berencana membangun 10 universitas baru yang nantinya berada di bawah koordinasi badan tersebut. Kehadiran perguruan tinggi tersebut diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kepemimpinan nasional.
3. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Salah satu perubahan signifikan dalam konsep URI adalah integrasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) ke dalam sistem pendidikan kebangsaan yang baru.
Jika selama ini LAN lebih dikenal sebagai lembaga pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), ke depan perannya akan diperluas untuk mendukung proses kaderisasi sumber daya manusia yang akan masuk ke pemerintahan maupun BUMN.
Pemerintah menargetkan URI menjadi wadah yang menghubungkan seluruh tahapan pembinaan sumber daya manusia unggul.
Skema yang dirancang dimulai dari siswa berprestasi di sekolah unggulan, kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang berada dalam ekosistem URI, hingga akhirnya memperoleh pembinaan lanjutan untuk berkarier di pemerintahan maupun BUMN.
Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap dapat menghasilkan generasi pemimpin yang memiliki kompetensi akademik, kemampuan manajerial, serta karakter kebangsaan yang kuat.
Konsep ini juga disebut mengadopsi sejumlah praktik internasional yang telah diterapkan di berbagai negara maju dalam menyiapkan calon pemimpin sektor publik. Sebagai langkah awal, URI telah mulai menjalankan Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD).
Donny membeberkan, saat ini sebanyak 399 pegawai baru dari berbagai BUMN tengah mengikuti program pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan lembaga tersebut.
Program tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga pembentukan karakter, etika kepemimpinan, serta kemampuan berpikir strategis.
Dalam penjelasannya, Donny menyebut bahwa konsep URI memiliki kemiripan dengan sistem pengembangan aparatur dan kepemimpinan yang diterapkan di Prancis melalui Institut National du Service Public (INSP).
“Lembaga ini dikenal sebagai institusi yang menyiapkan calon pemimpin dan pejabat publik melalui pendidikan serta pelatihan yang terstruktur. Diharapkan ini dapat menjalankan fungsi serupa dengan tetap menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik Indonesia,” kata Donny.
Saat ini URI belum memiliki gedung permanen. Untuk sementara waktu, aktivitas lembaga dilakukan dari Gedung BUMN yang berada di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.
“Kami telah menyiapkan lokasi untuk pembangunan kompleks URI di kawasan Cikasungka, Bogor Utara, Jawa Barat,” imbuhnya.
Wilayah tersebut sebelumnya merupakan lahan perkebunan milik PTPN yang dinilai sudah tidak produktif, dan direncanakan untuk dialihfungsikan sebagai kawasan pendidikan dan pengembangan kepemimpinan nasional.
Terkait pendanaan, Donny menegaskan bahwa operasional dan pembangunan URI akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).(*)
Penulis : FDA
