INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Heru Bantolo resmi memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2025-2030. DPP Partai Hanura melantik Heru bersama jajaran pengurus DPD Hanura DIY dalam agenda yang berlangsung di Yogyakarta.
Heru Bantolo ditetapkan sebagai Ketua DPD Hanura DIY, sedangkan Johnson Erwin Sitohang dipercaya menjabat sebagai sekretaris. Kepengurusan baru ini mendapat mandat untuk memperkuat organisasi sekaligus mempersiapkan Partai Hanura menghadapi Pemilu 2029.
Usai dilantik, Heru menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO.
“Atas kepercayaan Ketua Umum, saya akan kibarkan bendera Singa Hanura ke seluruh provinsi di Yogyakarta dan meraih hasil maksimal di Pemilu 2029,” ujar Heru Bantolo dalam sambutannya. Senin (14/9/2026).
Heru mengatakan pengurus baru akan langsung memperkuat konsolidasi organisasi. Ia menargetkan konsolidasi berjalan serius, terarah, dan berkelanjutan di seluruh level kepengurusan Partai Hanura di DIY.
Konsolidasi tersebut tidak hanya menyasar struktur internal, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat hubungan Hanura dengan masyarakat serta berbagai unsur politik di DIY.
Heru menegaskan, Hanura akan terus membangun komunikasi dan menjalin persahabatan dengan seluruh kekuatan politik di Yogyakarta.
“Semoga Hanura menjadi kekuatan politik yang dibanggakan di Yogyakarta,” katanya.
Penguatan struktur menjadi salah satu pekerjaan utama kepengurusan baru. Heru dituntut memastikan mesin organisasi berjalan hingga tingkat bawah agar Hanura memiliki basis kader dan aktivitas yang kuat menjelang Pemilu 2029.
Wakil Ketua Umum Hanura bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK), Akhmad Muqowam, menyampaikan sambutan sekaligus pesan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).
OSO mengingatkan seluruh pengurus yang baru dilantik agar tidak menganggap pelantikan sebagai akhir dari perjalanan organisasi.
Sebaliknya, pelantikan menjadi awal tanggung jawab untuk membuktikan kerja nyata.
“Pelantikan bukan akhir dari sebuah proses. Pelantikan adalah awal dari tanggung jawab. Sejak hari ini, yang harus dibuktikan bukan lagi siapa yang tercantum dalam SK, tetapi siapa yang bekerja, apa yang dikerjakan, dan apa manfaatnya bagi organisasi serta masyarakat,” kata Muqowam membacakan pesan OSO.
OSO menegaskan jabatan dalam organisasi politik bukan sekadar penghormatan. Jabatan merupakan mandat yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja.
Karena itu, ia meminta seluruh pengurus DPD dan DPC Hanura tidak membangun organisasi hanya di atas kertas.
“DPD harus bekerja. DPC harus bergerak. PAC harus dihidupkan. Ranting harus hadir di tengah masyarakat,” tegasnya.
Menurut OSO, struktur partai yang kuat tidak cukup hanya lengkap secara administratif. Organisasi harus memiliki kader, aktivitas, data, agenda kerja, serta hubungan nyata dengan masyarakat.
Dalam arahannya, OSO kembali menegaskan slogan politik Partai Hanura, yakni “Berpihak kepada Daerah.”
Ia meminta slogan tersebut tidak berhenti sebagai tulisan di spanduk, baliho, backdrop, maupun atribut partai. Keberpihakan kepada daerah harus diterjemahkan menjadi kerja politik yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Berpihak kepada daerah harus diterjemahkan menjadi kerja. Sebab Indonesia tidak hanya dibangun dari pusat. Indonesia berdiri karena desa, kabupaten, kota, provinsi, kepulauan, perbatasan, petani, nelayan, pekerja, UMKM, generasi muda, perempuan, dan seluruh rakyat yang hidup serta bekerja di daerah,” ujar OSO.
OSO menilai kemajuan daerah tidak hanya dapat dilihat dari pembangunan fisik. Pembangunan harus memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Hanura mendorong perhatian terhadap sejumlah sektor strategis. Di antaranya pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, pelayanan kesehatan yang merata, lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja, serta penguatan UMKM dan ekonomi lokal.
Selain itu, Hanura menekankan perlindungan bagi petani, nelayan, dan masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur yang merata serta pengelolaan sumber daya alam yang memberikan manfaat bagi daerah juga menjadi bagian dari arah perjuangan politik partai.
OSO juga menyoroti pentingnya keadilan fiskal daerah, perlindungan lingkungan hidup, pembangunan wilayah kepulauan, perbatasan dan daerah tertinggal, serta ruang yang lebih besar bagi generasi muda dan perempuan dalam pembangunan.
“Daerah tidak boleh hanya menjadi tempat di mana sumber daya diambil, tetapi rakyatnya tetap miskin. Daerah harus menjadi tempat di mana kesejahteraan dibangun,” tegasnya.
OSO meminta pengurus Partai Hanura menjadikan masyarakat sebagai bagian utama dalam setiap kerja politik. Pengurus partai harus mendengar aspirasi masyarakat, memahami persoalan yang dihadapi, kemudian memperjuangkannya melalui kebijakan publik.
Sementara anggota DPRD dari Partai Hanura harus menerjemahkan aspirasi masyarakat melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Kader harus hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan. Struktur harus menjadi jembatan antara rakyat dan kebijakan publik,” katanya.
OSO merumuskan pola kerja kader Hanura dengan lima tahapan, yakni mendengar rakyat, memahami masalah, memperjuangkan kebijakan, mengawal pelaksanaan, dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada rakyat.
Pola tersebut, menurutnya, harus menjadi pedoman bagi kader agar keberadaan Partai Hanura benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain meminta kader bekerja, OSO juga mengingatkan seluruh pengurus agar menjaga nama baik dan kehormatan Partai Hanura.
Ia melarang pengurus menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.
“Jangan gunakan jabatan untuk kepentingan yang merusak kepercayaan masyarakat. Jangan biarkan konflik pribadi mengganggu kerja organisasi,” pesannya.
OSO menilai kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian yang wajar dalam organisasi. Namun, kepentingan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas.
“Kehormatan organisasi tidak dibangun oleh pidato. Kehormatan organisasi dibangun oleh perilaku kadernya,” tegas OSO.
Pelantikan DPD Hanura DIY periode 2025-2030 berlangsung bersamaan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Hanura Tahun 2026.
OSO menilai kedua agenda tersebut saling berkaitan. Penguatan struktur organisasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas anggota DPRD sebagai representasi politik Hanura di daerah.
“Hari ini kita memperkuat struktur organisasi, dan setelah itu kita memperkuat kapasitas representasi di DPRD. Keduanya tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujar OSO.
Ia mengatakan struktur partai harus memahami persoalan masyarakat. Di sisi lain, anggota DPRD harus mampu memperjuangkan persoalan tersebut melalui kebijakan.
“Struktur yang kuat tanpa representasi yang berkualitas akan kehilangan daya pengaruh. Representasi yang kuat tanpa struktur yang hidup akan kehilangan akar,” katanya.
Dalam prosesi pelantikan, Wasekjen Hanura Hanurani membacakan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD Partai Hanura DIY periode 2025-2030.
“Ketua Heru Bantolo, Sekretaris Johnson Erwin Sitohang,” ucap Hanurani saat membacakan struktur kepengurusan.
Selanjutnya, Ketua Dewan Penasihat Hanura, Irjen Pol Marwan Paris, membacakan naskah pelantikan.
“Atas nama DPP Hanura, saya atas nama Ketua Umum, melantik saudara sekalian. Saya yakin saudara mampu melaksanakan tugas sesuai fungsinya dan mengabdi sepenuhnya untuk Hanura,” kata Marwan Paris.
Marwan berharap jajaran pengurus baru mampu menjalankan tugas dengan baik dan membawa Hanura meraih hasil maksimal dalam Pemilu 2029.
Setelah membacakan naskah pelantikan, Marwan Paris menyerahkan bendera pataka kepada pengurus DPD Hanura DIY sebagai simbol dimulainya tanggung jawab kepengurusan periode 2025-2030.
Menutup arahannya, OSO kembali mengingatkan seluruh pengurus Hanura yang baru dilantik agar tidak berhenti pada seremoni pelantikan.
“Jangan pulang hanya membawa SK. Bawa pulang tanggung jawab. Hidupkan organisasi. Tertibkan administrasi. Bangun hubungan dengan masyarakat. Jaga kehormatan Partai,” tegas OSO.
Ia meminta pengurus memastikan keberadaan Hanura memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat.
“Berpihak kepada daerah harus dibuktikan melalui kerja. Daerah maju harus terlihat dalam kebijakan. Rakyat sejahtera harus menjadi tujuan perjuangan kita,” ujarnya.
Kepada seluruh anggota DPRD Partai Hanura, OSO meminta Bimtek diikuti secara serius untuk meningkatkan kapasitas dan memahami tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
Ia juga mengingatkan agar kewenangan publik digunakan secara profesional dan bertanggung jawab.
Dengan pelantikan tersebut, Heru Bantolo bersama jajaran DPD Hanura DIY periode 2025-2030 resmi mendapat mandat untuk menggerakkan organisasi di tingkat daerah. Konsolidasi internal dan penguatan hubungan dengan masyarakat menjadi pekerjaan penting Hanura DIY untuk menatap target politik menuju Pemilu 2029.(*)
Penulis : Elis
