INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menyoroti semakin gemuknya struktur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mempertanyakan urgensi penambahan sejumlah jabatan, mulai dari wakil menteri koordinator hingga banyaknya anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Gus Hilmy mengatakan, dirinya tidak mempersoalkan hak prerogatif Presiden dalam mengangkat pejabat negara. Namun, setiap penambahan jabatan harus memiliki urgensi dan memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja pemerintahan.
“Secara prinsip, kami tidak mempermasalahkan hak prerogatif Presiden dalam mengangkat pejabat negara. Namun, pertanyaannya adalah apakah semua jabatan ini memang sedemikian diperlukan bagi peningkatan kinerja pemerintahan? Publik berhak kritis dan menuntut akuntabilitas,” ujar Gus Hilmy melalui keterangan tertulis, Senin (5/10/2026).
Anggota Komite II DPD RI itu secara khusus mempertanyakan keberadaan wakil menteri koordinator, menurutnya, menteri koordinator memiliki fungsi utama melakukan koordinasi sehingga penambahan posisi wakil berpotensi memperpanjang rantai birokrasi.
“Jabatan menko itu kan lebih bersifat koordinatif, masak juga harus punya wakil? Kalau di tingkat koordinasi saja ada wakilnya, ini justru berisiko memperpanjang birokrasi yang seharusnya dipangkas,” katanya.
Gus Hilmy juga menyoroti jumlah Wantimpres yang dinilainya perlu dikaji dari sisi kebutuhan dan efektivitas, Ia menegaskan, Presiden dapat meminta masukan dari sejumlah pakar sesuai kebutuhan tanpa harus selalu membentuk jabatan permanen.
“Ada Wantimpres sedemikian banyak, apa ya memang sedemikian diperlukan? Apalagi banyak kementerian yang punya wakil-wakil menteri. Buat apa? Kalau sifatnya dadakan, kan Presiden bisa minta beberapa pakar untuk meminta saran dan analisis mereka,” ujarnya.
Menurut Gus Hilmy, pelebaran struktur birokrasi tersebut perlu dikaitkan dengan komitmen pemerintah terhadap efisiensi anggaran yang digaungkan sejak awal pemerintahan.
“Ini semua justru tidak sesuai dengan prinsip efisiensi yang digaungkan oleh Presiden di awal pemerintahan. Ada apa?” katanya.
Gus Hilmy menambahkan, keberhasilan pengangkatan pejabat negara tidak cukup diukur dari bertambahnya struktur pemerintahan. Pemerintah harus menunjukkan dampak nyata melalui peningkatan layanan publik, penurunan angka kemiskinan, serta membaiknya kondisi ekonomi masyarakat.
“Yang kemudian diharapkan dari pengangkatan itu semua adalah ada kenaikan signifikan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kalau nggak, buat apa? Rakyat perlu mengawasi dan menagih kesungguhan Presiden soal transparansi dan output pengangkatan ini yang memberi dampak signifikan bagi masyarakat,” pungkas Gus Hilmy.(*)
Penulis : Elis
