INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Kader Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Choi, mengkritik pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen terhadap produk pembalut perempuan. Ia mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut, bahkan mempertimbangkan penghapusan pajak agar kebutuhan menstruasi lebih terjangkau.
Menurut Choi, menstruasi merupakan proses biologis alami yang tidak dapat dipilih atau dihindari perempuan. Karena itu, kebutuhan dasar seperti pembalut seharusnya tidak menjadi beban ekonomi tambahan.
“Tidak ada perempuan yang bangun tidur lalu bilang, ‘Hari ini saya mau haid, ya.’ Haid itu fitrah. Kalau kebutuhan dasar yang datang tiap bulan malah jadi beban tambahan, di mana letak keadilannya?,” tegas Choi. Kamis (5/11/2026).
Ia menilai persoalan pajak pembalut tidak semestinya hanya dilihat dari sisi penerimaan negara. Lebih dari itu, kebijakan tersebut berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, produktivitas, serta kesejahteraan perempuan.
Choi juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat, yang semakin menekan daya beli. Menurutnya, tidak semua perempuan memiliki kemampuan finansial untuk membeli produk pembalut yang layak dan sesuai kebutuhan.
“Ini bukan sekadar angka penerimaan. Ada kesehatan, pendidikan, produktivitas, dan masa depan perempuan yang ikut dipertaruhkan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah berani mengevaluasi kebijakan perpajakan produk menstruasi, termasuk mempertimbangkan pembebasan pajak atau langkah lain untuk menekan harga pembalut di pasaran.
Bagi Choi, keterjangkauan pembalut merupakan bagian dari upaya menjamin kesehatan dan keadilan sosial bagi perempuan.
“Ini tentang keberanian membangun kebijakan yang adil dan manusiawi bagi perempuan. Negara harus hadir, bahkan untuk urusan yang paling sehari-hari,” pungkasnya.(*)
Penulis : Elis
