INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) terus menguatkan peran masyarakat dalam mengawal demokrasi. Melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Gelombang Pertama Tahun 2025.
Bawaslu membekali 90 peserta dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan pelatihan pengawasan pemilu yang digelar di Hotel Grand Mercure, Sleman, pada 19 – 21 Agustus 2025.
Kegiatan yang telah berlangsung sejak 2018 dengan nama Sekolah Kader Pengawas Partisipatif ini bertujuan mencetak kader masyarakat yang berdedikasi, berintegritas, dan kapabel dalam melakukan pengawasan partisipatif. Tahun ini, P2P mengusung tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat.”
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu DIY, Umi Illiyina, menjelaskan bahwa P2P 2025 dilaksanakan secara serentak di 13 titik di seluruh Indonesia, salah satunya di DIY dengan lokasi di Kabupaten Sleman.
“Total peserta di DIY berjumlah 90 orang, terdiri dari 30 peserta dari Kabupaten Kulon Progo, 30 dari Kabupaten Sleman, dan 30 dari Kota Yogyakarta. Mereka mendapat materi pengawasan partisipatif, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa pemilu,” jelas Umi.
Ia menambahkan, tujuan utama kegiatan ini adalah melahirkan kader-kader baru yang bisa menjadi pemantau pemilu maupun membentuk komunitas pengawas demokrasi di tingkat masyarakat.
“Dengan adanya kader ini, jaringan pengawasan akan semakin kuat dan berkontribusi aktif pada Pemilu 2029 mendatang,” tegasnya.
Menurut Umi, masa non-tahapan Pemilu 2025 – 2026 menjadi momentum penting bagi Bawaslu untuk memperkuat pendidikan politik masyarakat sebelum memasuki tahapan resmi pada 2027.
“Di masa non-tahapan ini ibaratnya kita sedang menabur benih yang akan dituai ketika tahapan dimulai. Edukasi masyarakat perlu diperluas karena tantangan seperti politik uang, netralitas ASN, hingga keterlibatan TNI/Polri masih menjadi isu krusial,” jelasnya.
Dengan keterbatasan sumber daya manusia di Bawaslu, partisipasi masyarakat dinilai penting untuk memperluas jangkauan edukasi dan pengawasan.
“Masyarakat yang sudah dibekali lewat P2P akan membantu meminimalisir pelanggaran dan potensi sengketa di pemilu mendatang,” tambah Umi.
Apresiasi Pemkab Sleman dan Pemda DIY
Pembukaan P2P 2025 di Sleman dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Gubernur DIY yang diwakili Kepala Bakesbangpol DIY Lilik Andi Aryanto, Bupati Sleman yang diwakili Sekretaris Daerah Sleman Susmiarto, Wakil Ketua DPRD DIY, serta perwakilan TNI, Polri, dan BINDA DIY.
Sekda Sleman, Susmiarto, menyampaikan rasa bangga Kabupaten Sleman terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan P2P.
“Program ini penting karena dapat mencetak kader pengawas partisipatif yang berintegritas dan berdedikasi tinggi untuk mengawal tahapan pemilu,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol DIY, Lilik Andi Aryanto, menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal demokrasi.
“Partisipasi masyarakat bukan hanya sebatas hadir di TPS untuk memilih, tetapi juga ikut mengawasi seluruh tahapan pemilu di lingkungannya. Dengan begitu, pemilu yang berkualitas akan melahirkan pemimpin yang berkualitas pula,” katanya.
Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, yang membuka acara secara resmi, menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Sleman dan seluruh mitra yang mendukung terlaksananya kegiatan ini.
“Pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi tanggung jawab bersama pemerintah, stakeholder, dan masyarakat. Lewat P2P, kami berharap lahir kader-kader demokrasi yang mampu menjaga integritas dan martabat Pemilu 2029,” ujar Najib.
Dengan adanya kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif ini, Bawaslu berharap tercipta ekosistem demokrasi yang lebih sehat di DIY.
“Kader-kader yang lahir dari P2P diharapkan menjadi mata dan telinga Bawaslu di masyarakat, siap bersinergi dalam menghadapi tantangan Pemilu 2029,” imbuhnya.(*)
Penulis : Elis
