Jabodetabek Sorotan

Prabowo Ungkap Alasan Indonesia Gabung BoP, Siap Mundur Jika Tak Menguntungkan Palestina

INTENS PLUS – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) sekaligus menandatangani perjanjian tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS). Penjelasan itu disampaikan saat acara buka puasa bersama organisasi masyarakat Islam di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menjelaskan berbagai pertimbangan strategis pemerintah, mulai dari dinamika geopolitik global hingga kepentingan ekonomi nasional. Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP tidak akan mengorbankan dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, mengatakan penjelasan Presiden bertujuan meluruskan berbagai prasangka yang berkembang di masyarakat terkait keputusan Indonesia bergabung dalam BoP serta kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat.

Menurut Nusron, Presiden memaparkan kondisi global yang saat ini tengah bergejolak, termasuk meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Pemerintah, kata dia, berupaya mengantisipasi dampak konflik tersebut terhadap stabilitas dalam negeri.

“Diskusinya Presiden menjelaskan bagaimana kondisi global, kenapa Indonesia masuk BoP, bagaimana antisipasi dampak perang Iran. Jangan sampai perang Iran berdampak terhadap krisis yang ada di sini, baik itu krisis pangan maupun krisis energi,” ujar Nusron, dikutip Minggu (8/3/2026).

Selain itu, Prabowo juga menjelaskan latar belakang penandatanganan Agreement Reciprocal Trade (ART) atau perjanjian tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Tarif Ekspor Indonesia ke AS Turun

Dalam kesempatan itu, Presiden menjelaskan bahwa kesepakatan tarif dengan AS bertujuan menjaga daya saing produk Indonesia di pasar internasional, khususnya di Amerika.

Melalui kesepakatan tersebut, tarif resiprokal yang dikenakan Amerika Serikat terhadap sejumlah produk Indonesia turun dari sebelumnya 32 persen menjadi sekitar 19 persen. Bahkan, untuk beberapa produk tertentu, tarif impor ditetapkan menjadi 0 persen.

“Kalau kita kena tarif tinggi 32 persen, berarti produk-produk Indonesia di Amerika lebih mahal 32 persen. Karena itu supaya produk Indonesia kompetitif di Amerika, itulah latar belakang kenapa Indonesia menerima ART,” kata Nusron menirukan penjelasan Presiden.

Pemerintah menilai langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan ekspor Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Impor Dialihkan dari Negara Lain ke Amerika

Selain soal tarif ekspor, kesepakatan tersebut juga berdampak pada perubahan sumber impor beberapa komoditas Indonesia.

Menurut Nusron, beberapa produk yang selama ini diimpor dari negara lain akan dialihkan sumbernya dari Amerika Serikat. Salah satunya adalah bahan bakar minyak (BBM).

Selama ini Indonesia mengimpor BBM dari negara seperti Gabon, Nigeria, dan kawasan Timur Tengah. Namun setelah kesepakatan tersebut, sebagian impor akan dialihkan dari Amerika Serikat.

Hal serupa juga berlaku untuk komoditas kedelai yang sebelumnya banyak diimpor dari Brasil dan Argentina.

“Sekarang dipindahkan ngambil dari Amerika untuk dalam rangka mengurangi tarif dari Amerika ke Indonesia. Semua sudah dijelaskan oleh Presiden, yang intinya kebijakan itu adalah win-win solution,” ujar Nusron.

Prabowo Siap Mundur dari BoP

Di tengah kritik terhadap keterlibatan Indonesia dalam BoP, Prabowo disebut menyatakan kesiapannya untuk menarik Indonesia dari organisasi tersebut apabila tidak memberikan manfaat bagi perjuangan Palestina.

Hal itu diungkap oleh Sekretaris Majelis Syura DPP Front Pembela Islam, Hanif Alatas, yang hadir dalam acara buka puasa tersebut.

Menurut Hanif, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia akan mengevaluasi keanggotaannya di BoP apabila organisasi tersebut tidak memberikan ruang untuk memperjuangkan kepentingan Palestina atau tidak sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.

“Kalau melihat tidak ada kemaslahatan lagi untuk Palestina, enggak ada peluang buat memperjuangkan kemaslahatan Palestina, dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, Presiden akan menarik diri,” ujar Hanif menirukan pernyataan Presiden.

Dalam pertemuan itu, FPI mengaku belum mendapat kesempatan berbicara langsung kepada Presiden. Namun organisasi tersebut menitipkan surat kepada Prabowo yang berisi permintaan agar Indonesia keluar dari BoP.

Hanif menjelaskan bahwa organisasinya tidak mempercayai Amerika Serikat maupun Israel dalam berbagai konflik yang terjadi di Timur Tengah.

Ia juga mengkhawatirkan kemungkinan keterlibatan pasukan Indonesia di bawah komando Amerika Serikat yang berpotensi berhadapan dengan pejuang Palestina di Gaza.

“Kalau dikirim ke Gaza buat memerdekakan Palestina kita dukung, bahkan kita siap support relawan. Tapi kalau di bawah komando Amerika lalu melucuti senjata para pejuang di Gaza akhirnya konfrontasi, ini yang kami tidak mau,” ujarnya.

MUI: Prabowo Janji Mundur Jika Tak Bermanfaat

Pernyataan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Cholil Nafis. Menurut Cholil, Presiden Prabowo berjanji akan keluar dari BoP apabila Indonesia tidak dapat membawa manfaat bagi upaya mewujudkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina.

“Janjinya kalau memang saya tidak bermanfaat di BoP, saya akan mundur,” kata Cholil di Istana Kepresidenan Jakarta.

Ia menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi prinsip utama dalam kebijakan luar negeri pemerintah.

Pemerintah Tunda Pembahasan BoP

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa pembahasan terkait Board of Peace untuk sementara ditunda. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mengatakan fokus pemerintah saat ini adalah memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah terdampak konflik Timur Tengah.

Penundaan tersebut juga berkaitan dengan meningkatnya ketegangan di kawasan setelah kembali pecahnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel sejak akhir Februari 2026.

“Segala pembahasan tentang BoP saat ini ditangguhkan atau istilahnya on hold,” ujar Yvonne, Jumat (6/3/2026).(*)

Penulis: Elis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *