INTENS PLUS – JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah awal yang diambil Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, setelah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin lembaga tersebut.
Penghentian sementara pembangunan dapur MBG dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang selama ini berjalan. BGN ingin memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar pelayanan, keamanan pangan, dan kualitas gizi sebelum membuka pembangunan titik baru.
Langkah tersebut disampaikan Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/). Menurutnya, saat ini pemerintah perlu melakukan penataan terlebih dahulu terhadap ribuan dapur MBG yang sudah beroperasi di berbagai daerah.
“Jadi kita sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar. Saat ini sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan cukup enam saja, ya enam saja. Jadi moratorium,” kata Nanik dikutip, Sabtu (6/6/2026).
Nanik menjelaskan, kebijakan moratorium bukan berarti pemerintah menghentikan pengembangan program Makan Bergizi Gratis. Sebaliknya, BGN ingin memastikan dapur yang telah berjalan benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Menurut dia, saat ini terdapat lebih dari 27 ribu dapur MBG yang telah beroperasi di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut dinilai cukup besar sehingga memerlukan evaluasi menyeluruh untuk melihat efektivitas distribusi makanan, kualitas layanan, hingga kondisi sumber daya manusia yang terlibat.
BGN juga akan melakukan pemetaan ulang terhadap persebaran dapur MBG. Dari hasil evaluasi awal, banyak dapur terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru belum mendapatkan layanan yang memadai.
“Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” ujarnya.
Karena itu, sebelum membangun dapur baru, BGN akan memprioritaskan pemerataan layanan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Selain pemerataan, moratorium pembangunan dapur baru juga menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran yang tengah disusun oleh BGN.
Nanik mengungkapkan, bahwa salah satu arahan utama yang saat ini menjadi fokus lembaganya adalah memastikan penggunaan anggaran negara berjalan lebih efektif dan tepat guna.
“Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran,” katanya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, BGN menyiapkan empat langkah utama. Pertama, melakukan refocusing atau penataan ulang penerima manfaat agar lebih tepat sasaran.
Kedua, menghentikan sementara pembangunan dapur baru. Ketiga, membenahi dapur yang telah beroperasi agar memenuhi standar pelayanan. Keempat, memperluas jangkauan program ke daerah 3T dengan skema yang lebih efisien.
Menurut Nanik, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG tanpa harus membebani anggaran negara secara berlebihan.
Perubahan penting lainnya yang dilakukan kepemimpinan baru BGN adalah mengubah orientasi program dari mengejar jumlah penerima manfaat, menjadi meningkatkan kualitas layanan.
Nanik mengungkapkan bahwa dirinya bersama jajaran pimpinan baru BGN telah bertemu Presiden Prabowo Subianto dan menyampaikan perlunya perubahan fokus program.
“Nah jadi gini dampaknya. Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini mohon bapak kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas,” ujarnya.
Dengan pendekatan tersebut, BGN tidak lagi menjadikan target 82,9 juta penerima manfaat sebagai tujuan utama tahun ini. Sebaliknya, lembaga tersebut akan memastikan makanan yang diberikan benar-benar bergizi dan dapur yang melayani masyarakat memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.
Nanik menegaskan, bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas layanan dan dampak yang dihasilkan terhadap perbaikan gizi masyarakat.
Salah satu hasil evaluasi BGN, menunjukkan bahwa masih banyak wilayah 3T yang belum tersentuh secara optimal oleh program MBG.
Karena itu, pemerataan layanan ke daerah terpencil menjadi fokus utama kepemimpinan baru. Nanik menyebut pihaknya akan memprioritaskan daerah yang selama ini belum mendapatkan akses memadai terhadap program gizi pemerintah.
Untuk mempercepat jangkauan layanan, Ia tidak akan selalu membangun dapur baru. Sebagai gantinya, pemerintah akan memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di masyarakat.
“Jadi tidak harus membangun dapur baru. Kita bisa menggunakan dapur-dapur yang sudah ada, misalnya kantin sekolah atau dapur umum,” katanya.
Menurut Nanik, sejumlah wilayah 3T hanya memiliki puluhan hingga ratusan penerima manfaat sehingga pembangunan dapur baru dinilai tidak efisien.
Karena itu, pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia dianggap menjadi solusi yang lebih cepat dan hemat biaya.
Selain fokus pada daerah 3T, pihaknya juga melakukan penataan ulang kelompok penerima manfaat.
Ke depan, program MBG akan lebih difokuskan pada kelompok yang disebut sebagai 3B, yaitu Bumil (ibu hamil), Busui (ibu menyusui), dan Balita.
Menurut Nanik, kebijakan tersebut didasarkan pada rekomendasi para ahli gizi dan dokter anak yang menilai intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia dini.
“Bahwa intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia sembilan tahun atau sampai SD. Nah kita yang kejar ke sana,” ujarnya.
Fokus baru tersebut diharapkan mampu mempercepat upaya pemerintah dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang.
Dalam upaya meningkatkan efisiensi, BGN juga mulai membuka peluang pendanaan program MBG dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Nanik mengatakan terdapat sejumlah alternatif pembiayaan yang dapat dimanfaatkan, mulai dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah internasional, hingga dukungan yayasan dan dunia usaha.
“Yang sekarang itu kita coba ada alternatif-alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak hibah-hibah seperti ini,” katanya.
Menurut dia, keterlibatan berbagai pihak akan membantu memperluas jangkauan program sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan negara.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa pengawasan program MBG juga akan diperkuat.
Agustina yang memiliki pengalaman panjang sebagai auditor menilai sistem pengawasan yang ada saat ini masih perlu diperbaiki dan diintegrasikan.
“Proses validasi data penerima manfaat, pengawasan operasional dapur, hingga integrasi data antarlembaga akan menjadi fokus pembenahan dalam waktu dekat. Selain itu, kami juga akan memperkuat kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan data penerima manfaat lebih akurat,” kata Agustina.(*)
Penulis : FDA
