INTENS PLUS – YOGYAKARTA. DPRD DIY meminta Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara mengevaluasi dan membatalkan kebijakan pemangkasan anggaran yang berdampak pada pemerintah daerah.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengatakan, pergantian Menteri Keuangan menjadi momentum untuk memperbaiki hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kita berharap Menteri Keuangan yang baru berani mengambil langkah-langkah yang membela kepentingan daerah dalam konteks kepentingan nasional,” kata Eko.
Menurut Eko, pemerintah pusat perlu memahami semangat otonomi daerah dan desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan, kata dia, seharusnya tidak hanya menggunakan pendekatan dari atas ke bawah, tetapi juga memperkuat daerah.
Eko menyoroti pemangkasan Dana Keistimewaan (Danais) DIY. Anggaran Danais yang sebelumnya tercantum sekitar Rp1,581 triliun dalam Perda DIY Nomor 9 Tahun 2025 kemudian berubah menjadi Rp1 triliun setelah adanya keputusan pemerintah pusat pada 23 Januari 2026.
Selain Danais, DPRD DIY juga menyoroti pemangkasan Dana Desa. Eko menyebut Dana Desa di DIY mengalami pemangkasan rata-rata hingga 74 persen.
“Harapan kita bisa dikembalikan untuk membangun desa. Kalau ke depan perlu ada peningkatan dan perbaikan, kita perbaiki bersama, tetapi bukan kemudian dicabut,” ujarnya.
Eko juga mencatat belanja daerah DIY mengalami penurunan. Dalam Perda Nomor 9 Tahun 2025, belanja daerah tercatat sekitar Rp5,416 triliun. Setelah sejumlah perubahan, termasuk Pergub Nomor 22 Tahun 2026, belanja daerah menjadi sekitar Rp4,835 triliun.
Dengan demikian, terdapat penurunan belanja sekitar Rp581,157 miliar.
Eko berharap Suahasil Nazara dapat mengembalikan hubungan keuangan pusat dan daerah agar lebih sehat. Menurutnya, APBN yang sehat membutuhkan daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat.
“Tanpa daerah yang sehat, rasanya tidak mungkin kemudian APBN-nya akan sehat,” katanya.
DPRD DIY juga meminta pemerintah pusat membuka ruang dialog dengan daerah serta mengevaluasi kebijakan pemangkasan anggaran, dengan tetap memperbaiki tata kelola keuangan agar tidak terjadi korupsi, gratifikasi, maupun penyalahgunaan anggaran.(*)
Penulis : Elis
