INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Yogyakarta menjadi tuan rumah CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia yang digelar di Karaton Ballroom, Hotel Royal Ambarrukmo, Jumat (4/9/2026).
Konferensi internasional yang diikuti perwakilan dari sejumlah negara Asia Tenggara dan Asia Timur tersebut membahas ancaman kemunduran demokrasi atau democratic backsliding, sekaligus mencari strategi untuk memperkuat ketahanan demokrasi di kawasan.
Kegiatan ini diinisiasi Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) dengan PDI Perjuangan sebagai tuan rumah lokal serta berkolaborasi dengan Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia. Konferensi tersebut sekaligus menjadi 9th CALD Party Management Workshop.
Politisi muda PDI Perjuangan sekaligus panitia pelaksana lokal, Cintya Amanda Labetta Arie Seno, mengatakan PDI Perjuangan dalam kegiatan tersebut berperan sebagai tuan rumah karena partai tersebut merupakan salah satu anggota CALD.
“Untuk kegiatannya sebenarnya ini lebih ke diskusi, tapi kami harap diskusi ini bukan cuma sekadar diskusi tukar pikiran, tapi juga diskusi yang bisa membuahkan hasil,” kata Cintya.
Menurutnya, forum tersebut mempertemukan peserta dari berbagai negara karena terdapat persoalan demokrasi yang dinilai memiliki kesamaan. Salah satunya adalah fenomena kemunduran demokrasi.
“Kemunduran demokrasi tidak selalu berarti hilangnya sistem demokrasi dan berubah menjadi pemerintahan otoriter. Fenomena tersebut dapat muncul dalam bentuk menguatnya populisme yang membuat demokrasi tetap berjalan secara formal, tetapi tidak sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip demokrasi,” jelasnya.
Menurutnya, salah satu persoalan yang dibahas dalam CALD Conference 2026 adalah masih terbatasnya representasi perempuan dan anak muda dalam ruang politik.
Cintya mengatakan, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif menjadi salah satu contoh bagaimana akses politik dapat mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan.
Menurut dia, keberadaan kuota 30 persen keterwakilan perempuan telah membuka ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk masuk ke legislatif. Namun, persentase tersebut dinilai masih belum cukup untuk memastikan seluruh kepentingan perempuan terakomodasi.
Selain persoalan representasi, forum juga membahas kebebasan berbicara. Cintya menyebut masih terdapat masyarakat yang ketika menyampaikan hak atau pandangannya justru menghadapi intimidasi.
“Jadi lebih bertukar pengalaman, bertukar pikiran dan kira-kira bagaimana kita kembali menguatkan demokrasi. Karena pentingnya demokrasi ini merupakan hal yang harus diperjuangkan,” ujarnya.
Forum tersebut tidak hanya melibatkan politisi, tetapi juga akademisi dan organisasi masyarakat sipil atau civil society organization (CSO). Kolaborasi berbagai kelompok tersebut dinilai penting karena penguatan demokrasi tidak dapat dilakukan hanya oleh satu institusi.
Isu kebebasan pers juga menjadi bagian pembahasan dalam CALD Conference 2026. Cintya mengatakan media memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi, terutama dalam mengungkap fakta dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi.
Namun, menurutnya, tekanan terhadap media menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam fenomena democratic backsliding.
Di tengah maraknya hoaks dan berbagai informasi di ruang publik, media dinilai memiliki tantangan besar untuk menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Kami juga membahas bagaimana backsliding demokrasi ini sangat-sangat berbahaya, ketika media mengalami tekanan dan tidak dapat menjalankan kebebasan pers secara optimal, kondisi tersebut berpotensi melemahkan salah satu fondasi demokrasi” kata Cintya.
CALD Conference 2026 juga membahas pengalaman sejumlah negara dalam menghadapi kemunduran demokrasi, termasuk Thailand dan Filipina.
Perwakilan Thailand turut membahas persoalan demokrasi di tengah sistem pemerintahan monarki konstitusional. Dalam diskusi tersebut, intervensi militer menjadi salah satu perhatian karena dinilai dapat menghambat perkembangan demokrasi.
Cintya mengatakan persoalan tersebut juga berkaitan dengan perubahan dari era militarisasi menuju pemerintahan sipil.
“Memang ada represi militer yang kemudian harus kita waspadai agar kita bisa menjamin hak-hak masyarakat sipil untuk tidak kemudian diabaikan begitu saja,” ujarnya.
Sejumlah negara yang hadir dalam forum tersebut antara lain Thailand, Jepang, Korea, Filipina, dan Kamboja.
Cintya mengatakan Yogyakarta dipilih sebagai lokasi konferensi bukan tanpa alasan. Selain memiliki sejarah penting dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia, Yogyakarta dikenal memiliki tradisi konsolidasi masyarakat sipil yang kuat.
Banyak organisasi masyarakat dan komunitas akar rumput berkembang di Yogyakarta. Kota ini juga dikenal sebagai kota budaya dan kota pelajar yang memiliki tradisi diskusi serta pertukaran gagasan.
Karena itu Cintya menjelaskan, penyelenggara berharap atmosfer Yogyakarta dapat memberikan semangat tersendiri bagi para peserta konferensi.
“Kegiatan ini merupakan konferensi CALD yang ke-9. Kegiatan serupa digelar secara bergantian di berbagai negara setiap tahun, dan pada 2026 Yogyakarta mendapat kesempatan menjadi tuan rumah,” ungkapnya.
Cintya mengatakan hasil kegiatan tersebut, nantinya akan dirangkum dalam summary of the event. Dokumen tersebut akan memuat poin-poin penting hasil diskusi dan diterima oleh para peserta.
Menurutnya, keberadaan dokumen hasil konferensi penting agar gagasan yang muncul tidak berhenti setelah acara selesai.
Ia menekankan, penguatan demokrasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari partai politik, akademisi, institusi, hingga masyarakat sipil.
“Kalau kita berbicara tentang demokrasi itu nggak bisa hanya satu dari partai saja, nggak bisa juga dari segi personal saja atau dari segi institusi saja, tapi harus digabungkan semuanya,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyoroti kemunduran demokrasi (democratic backsliding) dan mengingatkan ancaman populisme otoriter yang berkembang di berbagai negara. Untuk memperkuat ketahanan demokrasi, Hasto menawarkan lima agenda strategis yang antara lain menekankan supremasi hukum, pelembagaan partai politik, hingga penguatan masyarakat sipil.
“Democracy in the Age of Authoritarian Populism, Strategy through Party Institutionalization”. Fenomena populisme otoriter yang berkembang di berbagai negara. Populisme otoriter dapat menggunakan bahasa dan sentimen kerakyatan untuk memperoleh dukungan, tetapi dalam praktik kekuasaan justru berpotensi melemahkan institusi demokrasi,” kata Hasto.
Hasto kemudian menawarkan lima agenda strategis untuk membangun ketahanan demokrasi.
Pertama, Whole of Society Strategy, yang menempatkan partisipasi warga negara secara bebas dan aman sebagai fondasi demokrasi.
Kedua, supremasi hukum atau rule of law, yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, ketidakadilan, serta persoalan politik berbiaya tinggi.
Ketiga, pelembagaan partai politik secara substansial. Hasto menekankan pentingnya institusi internal partai yang demokratis, kaderisasi berjenjang, politik berbasis kebijakan, integritas finansial, serta mekanisme suksesi kepemimpinan.
Keempat, fasilitasi pemikiran kritis dan penguatan masyarakat sipil. Menurut Hasto, demokrasi membutuhkan kebebasan berpendapat serta ruang publik yang sehat.
Kelima, demokrasi di sektor politik dan ekonomi. Demokratisasi, menurutnya, tidak boleh berhenti pada pemilu dan prosedur politik, tetapi juga harus diwujudkan dalam tata kelola ekonomi yang inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial.
Sementara itu, Kepala Badan Riset PDI Perjuangan sekaligus Senior Advisor LAB 45 Andi Widjajanto menilai Indonesia memiliki pola kemunduran demokrasi yang berbeda dengan sejumlah negara tetangga.
Dalam sesi diskusi Anatomy of Democratic Backsliding in Southeast Asia, Andi mengatakan pelemahan institusi demokrasi di Indonesia tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, melainkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
“Dinamika politik pasca-Pemilu 2024 serta perubahan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan, tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo sempat berada di atas 80 persen, tetapi berdasarkan survei yang disebutnya pada Juli hingga Agustus 2026 turun hingga 28 persen,” bebernya.
“Perempuan dan generasi muda sebagai dua kelompok penting dalam memperkuat resiliensi demokrasi Indonesia,” imbuhnya.(*)
Penulis : Elis
