INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Sebanyak 14 Pengurus Kecamatan (PK) dan kader Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul menolak hasil Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Gunungkidul yang digelar di Kantor DPD I Partai Golkar DIY, Senin (9/11/2026).
Mereka menilai pelaksanaan Musda tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta sejumlah ketentuan organisasi partai.
Dalam Musda tersebut, Ery Agustin Sudiyanti terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Gunungkidul. Namun, hasil tersebut mendapat penolakan karena dinilai mengabaikan hak pengurus kecamatan sebagai representasi kader di tingkat akar rumput.
Ketua PK Partai Golkar Ponjong, Supriyono, mengatakan Musda seharusnya digelar pada 8 November 2025. Namun, agenda tersebut mengalami penundaan hingga akhirnya dilaksanakan pada November 2026.
Ia juga mempersoalkan penerbitan surat pelaksana tugas (Plt) terhadap seluruh pengurus PK yang disebut baru diterima pada Senin dini hari, beberapa jam sebelum Musda berlangsung.
“Kami hanya menginginkan Musda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, aturan, dan tata tertib yang berlaku. Kami ingin seluruh proses berjalan sesuai mekanisme agar tidak menimbulkan gejolak yang tidak diinginkan,” ujar Supriyono dalam konferensi pers di Wonosari, Senin (9/11/2026).
Penolakan serupa disampaikan Ketua PK Partai Golkar Panggang, Haryanto. Ia menilai penentuan kepemimpinan partai di tingkat kabupaten seharusnya mengakomodasi aspirasi pengurus kecamatan.
“Yang memiliki hak untuk menentukan siapa yang menjadi pimpinan partai adalah akar rumput atau PK. Bukan pimpinan yang menentukan pimpinan,” katanya.
Sementara itu, Dewan Penasihat DPD Partai Golkar Gunungkidul, Ratno Bintoyo, menilai proses reorganisasi tersebut telah mengabaikan hak-hak kader di tingkat bawah. Ia meminta para pengurus PK menyampaikan keberatan secara resmi kepada DPP Partai Golkar.
Ketiga tokoh tersebut berharap DPP Partai Golkar turun tangan mengevaluasi pelaksanaan Musda XI Gunungkidul dan memastikan proses reorganisasi berjalan sesuai AD/ART serta peraturan partai.
Mereka menegaskan penolakan tersebut bukan semata-mata persoalan perebutan jabatan, melainkan menyangkut penghormatan terhadap aturan organisasi dan hak kader di tingkat akar rumput.(*)
Penulis : Elis
