INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar kegiatan Aspirasi Masyarakat Daerah (Asmasda) dengan tema Pembangunan Nasional Berwawasan Lingkungan pada Sabtu (18/4) di Aula Pondok Pesantren Lintang Songo, Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menguatkan pemahaman tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan lingkungan.
Acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Anggota MPR RI dari DIY Hilmy Muhammad, Direktur Resource Center STAI Yogyakarta, Hudan Mudaris, Wakil Ketua PW Pergunu DIY, Nur Jannah, serta Pengasuh Pondok Pesantren Lintang Songo, Heri Kuswanto.
Hilmy Muhammad menjelaskan bahwa kegiatan Asmasda merupakan bagian dari program MPR RI yang mencakup dua agenda utama, yakni sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan serta penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung. Menurutnya, tema pembangunan berwawasan lingkungan dipilih karena relevan dengan kondisi yang tengah dihadapi masyarakat, khususnya di kawasan Piyungan.
“Pembangunan nasional harus sejalan dengan kelestarian lingkungan. Tidak boleh ada pembangunan yang justru merusak alam. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 4,” ujarnya. Minggu (19/4/2026).
Ia menegaskan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjadi amanat konstitusi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan lingkungan hidup.
Lebih lanjut, Hilmy menyoroti persoalan krisis sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di wilayah DIY, khususnya di kawasan TPST Piyungan. Ia mengaku prihatin dengan kondisi penumpukan sampah yang terjadi akibat pola pengelolaan yang belum optimal.
Menurutnya, pendekatan yang selama ini hanya berfokus pada penanganan di hilir, seperti penimbunan, tidak akan mampu menyelesaikan persoalan secara tuntas. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah dengan memulai dari hulu.
“Sampah tidak akan selesai kalau hanya ditumpuk. Solusinya harus dimulai dari hulunya, yaitu dari rumah tangga dan komunitas, dengan melakukan pemilahan sejak awal,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pemilahan sampah menjadi beberapa kategori seperti organik, plastik, dan sampah residu akan sangat membantu proses pengolahan di tingkat akhir. Dengan sistem tersebut, beban tempat pengolahan sampah dapat berkurang secara signifikan dan pengelolaan menjadi lebih efisien.
Hilmy juga mengungkapkan bahwa gagasan pengelolaan sampah berbasis hulu ini telah berulang kali disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan di DIY, termasuk dalam forum bersama pemerintah daerah. Bahkan, ia menyebut pernah mengikuti kegiatan reses bersama yang dipimpin oleh Gusti Kanjeng Ratu Hemas untuk membahas persoalan serupa.
Dalam forum tersebut, ia kembali menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah sejak dari sumbernya.
Kegiatan Asmasda ini juga menjadi wadah dialog antara masyarakat, akademisi, dan tokoh agama dalam merumuskan solusi bersama terhadap berbagai persoalan lingkungan. Selain itu, forum ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.
“Dengan adanya kegiatan ini, harapannya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dapat semakin kuat dalam mengatasi persoalan lingkungan, khususnya krisis sampah di DIY. Kolektif dari hulu hingga hilir dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan,” kata Hilmy.(*)
Penulis : Elis
