INTENS PLUS – JAKARTA. Aliansi mahasiswa yang menamakan diri BEM Bersatu menyerukan pentingnya menjaga independensi gerakan mahasiswa agar tetap kritis, objektif, dan tidak ditunggangi oleh kepentingan politik praktis. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap sejumlah aksi mahasiswa yang belakangan menjadi sorotan publik.
Juru Bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa harus tetap berada pada jalurnya sebagai representasi suara rakyat, bukan menjadi alat bagi kepentingan elite politik dalam perebutan kekuasaan.
“Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” kata Rahmat dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/6/2026).
Rahmat menilai, sejumlah aksi mahasiswa yang terjadi belakangan mulai menunjukkan gejala kehilangan arah perjuangan. Menurut mereka, hal tersebut terlihat dari minimnya kajian akademis, lemahnya argumentasi, serta belum jelasnya substansi tuntutan yang disampaikan dalam beberapa aksi.
Kondisi tersebut, menurut Rahmat, memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai keberpihakan gerakan mahasiswa saat ini.
“Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu,” ujarnya.
Sebagai kelompok intelektual, mahasiswa dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan kritik yang berbasis data, riset, dan kepentingan publik secara luas.
BEM Bersatu menegaskan bahwa tradisi kritis di lingkungan kampus harus terus dipertahankan. Namun, sikap kritis tersebut perlu dibangun di atas landasan akademik yang kuat dan tetap menjaga independensi gerakan.
Dalam kesempatan tersebut, BEM Bersatu juga menyoroti prioritas isu yang belakangan menjadi fokus sebagian gerakan mahasiswa.
Menurut mereka, di tengah berbagai kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian publik justru tersedot pada isu-isu yang dinilai bukan menjadi urgensi utama.
Aliansi mahasiswa itu secara khusus menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan juga menjadi sasaran kritik dan penolakan dalam sejumlah aksi.
BEM Bersatu berpandangan, bahwa program tersebut memiliki dampak langsung terhadap peningkatan gizi dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun implementasinya tetap memerlukan evaluasi dan perbaikan tata kelola.
“Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan,” kata Rahmat.
BEM Bersatu menyatakan, mendukung keberlangsungan program MBG dengan catatan pemerintah tetap melakukan pembenahan dalam aspek pengawasan, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan di lapangan.
Dalam konferensi pers tersebut, BEM Bersatu juga menyampaikan adanya dugaan keterlibatan aktor politik praktis di balik sebagian gerakan mahasiswa yang berkembang belakangan ini.
Aliansi tersebut menyinggung nama mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, yang menurut mereka memiliki kedekatan dengan sejumlah jaringan politik tertentu.
BEM Bersatu menyebut terdapat dugaan keterkaitan berdasarkan informasi mengenai kendaraan yang digunakan serta kehadiran sejumlah tokoh politik dalam kegiatan yang berkaitan dengan aksi mahasiswa.
Selain itu, BEM Bersatu juga menyoroti agenda dialog nasional kebangsaan yang dijadwalkan berlangsung di Bandung pada 18 Juni 2026 dengan menghadirkan sejumlah tokoh nasional.
Meski demikian, informasi tersebut masih berupa dugaan dan pernyataan dari BEM Bersatu. Belum ada putusan hukum maupun verifikasi independen yang membuktikan adanya keterlibatan atau intervensi politik dalam gerakan mahasiswa yang dimaksud.
Dalam prinsip jurnalistik, dugaan tersebut tetap perlu diuji melalui data, klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan, serta proses verifikasi yang berimbang.
Tolak Narasi Krisis yang Tidak Berbasis Data
BEM Bersatu juga menyatakan penolakannya terhadap berbagai narasi krisis yang dinilai tidak disusun berdasarkan data yang utuh dan komprehensif.
Menurut mereka, penyebaran narasi yang tidak didukung fakta berpotensi mengalihkan perhatian publik dari agenda-agenda yang lebih penting, termasuk pemberantasan korupsi.
Aliansi tersebut juga mengaku menyayangkan adanya dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak eksternal, sebagaimana disebut telah diklarifikasi oleh sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa di beberapa perguruan tinggi.
“Gerakan mahasiswa harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat, pengawasan terhadap kebijakan publik, serta penguatan demokrasi yang sehat,” imbuhnya.
Sebagai bentuk komitmen menjaga independensi gerakan mahasiswa, BEM Bersatu mendesak adanya sterilisasi dari berbagai bentuk intervensi politik praktis.
Mereka meminta agar pendanaan, fasilitas, maupun dukungan yang berpotensi memengaruhi independensi gerakan mahasiswa dapat dihindari.
Selain itu, BEM Bersatu juga menyatakan dukungan terhadap upaya penegakan hukum, khususnya dalam pengusutan kasus-kasus dugaan korupsi tanpa pandang bulu.
Mahasiswa di seluruh Indonesia pun diajak untuk mengawal proses hukum tersebut secara kritis, objektif, dan berdasarkan fakta.
“BEM Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elite politik, kami berharap ruang gerak mahasiswa tetap menjadi wadah perjuangan intelektual yang berlandaskan kajian ilmiah, keberpihakan kepada masyarakat, dan semangat menjaga demokrasi yang sehat di Indonesia,” tutup Rahmat.(*)
Penulis : FDA
