INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan pernyataan sikap terbuka usai aksi yang berlangsung di kawasan Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM. Dalam pernyataan yang dibacakan pada Rabu (17/6/2026), mahasiswa menyoroti berbagai persoalan nasional, mulai dari kondisi demokrasi, situasi ekonomi, kebijakan pemerintah, penyempitan ruang sipil, hingga isu hak asasi manusia di Papua.
Pernyataan tersebut dibacakan oleh tiga mahasiswa yaitu Sarah, Mesa, dan Gladwer menyampaikan dinamika sosial-politik yang menurut mereka semakin menjauh dari prinsip-prinsip demokrasi dan keberpihakan kepada rakyat.
Sarah mengatakan bahwa mereka tidak menolak dialog ataupun diskusi. Namun, mereka mempertanyakan efektivitas dialog apabila pemerintah dinilai tidak menunjukkan komitmen nyata terhadap kepentingan publik.
“Mahasiswa UGM tak pernah anti terhadap dialog maupun diskusi. Namun, bagaimana mungkin kami dapat berdiskusi secara substantif, solutif, dan setara dengan orang-orang pemerintahan yang jelas tak dapat dipercaya dan tak berpihak pada rakyat,” Kata Sarah dalam pernyataan sikap tersebut atas nama Mahasiswa.
Dalam pernyataannya, mahasiswa juga menyoroti sejumlah indikator ekonomi yang dinilai membebani masyarakat.
Mereka menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah, kondisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai sektor.
Mahasiswa menilai tekanan ekonomi tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama kelompok pekerja dan kelas menengah.
Menurut mereka, ruang fiskal negara semakin sempit akibat meningkatnya defisit anggaran, sementara sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, justru menghadapi keterbatasan alokasi anggaran.
Mereka juga mengkritisi kenaikan harga Pertamax yang dinilai berpotensi memicu perpindahan konsumen ke BBM bersubsidi sehingga dapat memperbesar beban subsidi energi negara.
Selain itu, mahasiswa menyoroti maraknya PHK yang dinilai memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
“Semua sektor industri sedang dalam tekanan. Mereka yang bekerja pun kini bukan lagi menabung untuk bermimpi, melainkan hanya untuk memperpanjang napas sehari-hari,” tulis mahasiswa dalam pernyataannya.
Sarah juga mengkritik besarnya alokasi anggaran untuk sektor pertahanan dan keamanan. Mereka menyoroti anggaran Kementerian Pertahanan, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dinilai menunjukkan orientasi pemerintah dalam memperkuat instrumen keamanan negara dibandingkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyampaikan besarnya anggaran tersebut, berpotensi memperluas dominasi negara melalui instrumen yang memiliki kewenangan penggunaan kekuatan.
Selain itu, mereka juga menyoroti rencana pembentukan batalyon Komponen Cadangan (Komcad) di setiap kabupaten dan kota yang dinilai sebagai bagian dari proses militerisasi ruang sipil.
Isu Papua menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian khusus dalam pernyataan sikap tersebut.
Mahasiswa meminta pemerintah membuka akses seluas-luasnya bagi media massa dan jurnalis untuk meliput kondisi di Papua secara independen.
Mereka juga mendesak pemerintah untuk menarik pasukan militer yang selama ini dituding menjadi sumber ketegangan di wilayah tersebut.
Menurutnya, transparansi menjadi salah satu cara untuk menjawab berbagai perdebatan mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di Papua. Ia menilai keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia.
Selanjutnya dalam pernyataan sikapnya, Mesa menilai berbagai prinsip demokrasi mengalami kemunduran. Ia menyinggung persoalan penegakan hak asasi manusia, supremasi hukum, akuntabilitas pemerintahan, hingga respons aparat terhadap aksi-aksi demonstrasi yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir.
Mesa juga mengutip sejumlah data yang berasal dari organisasi masyarakat sipil mengenai dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat dan kasus-kasus kekerasan di luar proses peradilan.
Menurut Mesa, demokrasi tidak hanya diukur dari tersedianya ruang diskusi, tetapi juga dari pelaksanaan prinsip-prinsip dasar yang menjamin kebebasan dan kedaulatan rakyat.
“Kedaulatan rakyat, supremasi hukum, penegakan HAM, dan akuntabilitas telah dikangkangi oleh kepentingan rezim untuk memperluas kekuasaan,” ujar Mesa.
Mahasiswa Ajukan Empat Tuntutan
Dalam kesempatan itu, Gladwer juga menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah sebagai bentuk komitmen dalam menjaga demokrasi dan ruang sipil.
Empat tuntutan tersebut meliputi:
Membebaskan seluruh tahanan politik dan memberikan amnesti kepada pihak-pihak yang dikriminalisasi.
Menghentikan pembatasan terhadap aksi demonstrasi dan kebebasan berpendapat.
Menarik militer dari ruang sipil serta mencabut Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri.
Menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis.
Gladwer menegaskan, pemenuhan tuntutan tersebut menjadi ukuran keseriusan pemerintah dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi.
Selain menyampaikan kritik kepada pemerintah, Gladwer juga meminta pimpinan UGM menunjukkan sikap institusional atas berbagai persoalan kebangsaan yang sedang terjadi.
Dalam pernyataan itu, mereka secara khusus meminta Rektor UGM untuk menunjukkan keberpihakan terhadap fakta-fakta yang mereka anggap sebagai bentuk kemunduran demokrasi.
“Saya berharap perguruan tinggi tetap menjalankan perannya sebagai ruang akademik yang kritis, independen, dan berpihak pada kepentingan publik,” kata Gladwer.
Di akhir pernyataan sikapnya, mahasiswa menyerukan solidaritas antar kelompok masyarakat untuk terus memperjuangkan keadilan sosial dan mempertahankan supremasi sipil di Indonesia.(*)
Penulis : Elis
