INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiyono, menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan BKKBN. Menurutnya, tantangan pembangunan kependudukan yang semakin kompleks harus diimbangi dengan aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kecerdasan, kemampuan berpikir kritis, dan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Budi saat membuka Pertemuan Nasional Penyelarasan Kebijakan Asimetris Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Tahun 2026 yang berlangsung di Harper Malioboro Yogyakarta, 28–30 Juni 2026.
Kegiatan yang masih menjadi rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 itu dihadiri Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Wahidin, Kepala Perwakilan BKKBN DIY, kepala OPD KB kabupaten/kota se-DIY, serta perwakilan United Nations Population Fund (UNFPA) sebagai mitra strategis.
Dalam sambutannya, Budi menegaskan bahwa kualitas SDM harus menjadi prioritas utama, termasuk dalam proses rekrutmen ASN di lingkungan BKKBN.
“Saya akan cari orang-orang yang paling cerdas untuk menjadi ASN di BKKBN. Kalau tidak cerdas, IPK-nya tidak tinggi, critical thinking-nya tidak jalan, tidak usah diterima,” tegas Budi. Minggu (29/6/2026).
Ia menilai, lebih baik menerima sedikit pegawai dengan kualitas yang benar-benar unggul dibandingkan merekrut banyak pegawai yang tidak mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap organisasi.
“Mending kita terima dua atau tiga orang yang cerdas dibandingkan 50 orang tapi kualitasnya tidak mendukung,” ujarnya.
Budi menjelaskan, persoalan kependudukan di Indonesia tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan pendekatan administratif. Dibutuhkan aparatur yang mampu membaca data, menganalisis persoalan secara komprehensif, serta menyusun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Menurutnya, berbagai tantangan seperti pengendalian angka kelahiran, peningkatan kualitas keluarga, penurunan angka stunting, hingga bonus demografi memerlukan SDM yang memiliki kemampuan analitis kuat.
“Kita membutuhkan cara berpikir baru, cara bertindak baru, dan kemampuan baru agar kebijakan yang kita hasilkan benar-benar mampu menjawab persoalan di lapangan,” katanya.
Ia menambahkan, kemampuan berpikir kritis menjadi modal penting agar ASN tidak sekadar menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Budi juga menekankan pentingnya penerapan kebijakan asimetris dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
Menurutnya, kondisi sosial, ekonomi, budaya, hingga geografis setiap daerah di Indonesia sangat beragam sehingga kebijakan tidak bisa diterapkan secara seragam.
“Banyak daerah memiliki kekhususan dan keterbatasan yang tidak mungkin kebijakannya bersifat one size fits all. Semuanya disamaratakan itu hal yang mustahil,” ujarnya.
Ia menjelaskan, istilah kebijakan asimetris bukan berarti rumit, melainkan kebijakan yang disusun sesuai karakteristik masing-masing wilayah agar lebih efektif dan efisien.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah dapat memberikan intervensi yang berbeda sesuai kebutuhan daerah sehingga hasil pembangunan kependudukan menjadi lebih optimal.
Budi juga mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi seluruh jajaran Kemendukbangga/BKKBN untuk berinovasi.
“Tantangannya sekarang adalah bagaimana target-target pembangunan tetap tercapai meskipun anggaran lebih terbatas. Kita harus mencari cara agar kebijakan lebih tepat sasaran,” katanya.
Ia mengakui, sejumlah unit kerja kini harus menjalankan program dengan anggaran yang jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Namun, menurutnya, keterbatasan tersebut justru harus mendorong perubahan pola pikir seluruh aparatur.
“Jangan pesimistis dan menyerah pada keadaan. Justru kita harus tertantang untuk menemukan cara baru agar target-target yang ditetapkan pemerintah tetap bisa dicapai secara maksimal,” ujarnya.
Budi menilai, selama ini masih banyak pola kerja birokrasi yang dipertahankan meskipun sebenarnya sudah tidak lagi efektif. Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran BKKBN meninggalkan cara-cara lama yang dinilai kurang efisien.
Menurutnya, perubahan pola pikir (mindset) menjadi salah satu kunci utama keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN.
“Efisiensi ini membuat mindset kita harus berubah. Jangan terus bertahan dengan pola lama yang banyak kelemahan dan ketidakefisienannya,” katanya.
Ia menambahkan, aparatur pemerintah harus memiliki keberanian untuk melakukan inovasi agar pelayanan publik semakin berkualitas. Budi juga menegaskan bahwa kebijakan asimetris membutuhkan kemampuan analisis yang presisi terhadap kondisi demografi di setiap daerah.
Karena itu, ia berharap aparatur BKKBN mampu menguasai berbagai instrumen analisis kependudukan sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kita harus mempertajam analisis demografi sehingga perhitungan kita benar-benar presisi, dimulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional,” ujarnya.
Menurutnya, kualitas SDM menjadi faktor penentu dalam mewujudkan kebijakan pembangunan kependudukan yang adaptif dan berkelanjutan.
Pertemuan Nasional Penyelarasan Kebijakan Asimetris Program KBKR 2026 digelar sebagai forum koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan dalam menyusun strategi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang lebih adaptif.
Melalui forum tersebut, Kemendukbangga/BKKBN berharap lahir berbagai kebijakan yang mampu memperkecil kesenjangan antarwilayah, meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendukung terciptanya stabilitas demografi sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
“Seluruh target tersebut hanya dapat dicapai apabila didukung oleh ASN yang profesional, adaptif, cerdas, dan memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan kependudukan di masa depan,” ucapnya.(*)
Penulis : Elis
