INTENS PLUS – JAKARTA. Akses tangga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, hilang. Kondisi tersebut membuat JPO yang membentang di atas jalan tersebut tidak dapat digunakan oleh pejalan kaki.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Senin (22/6/2026) sore, struktur utama JPO masih berdiri. Namun, tangga di kedua sisi jalan telah dibongkar dan hanya menyisakan material beton serta besi kerangka yang terekspos.
Petugas PJLP Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Agus, mengatakan pembongkaran tangga telah dilakukan sejak September 2025.
Menurut Agus, kondisi JPO sebelumnya juga kerap dikeluhkan karena kurang terawat. Selain itu, JPO tersebut sering digunakan massa demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR RI.
“Memang dia kondisinya enggak bersih, apalagi kalau habis demo, bekas-bekas gas air mata tuh. Mungkin juga karena itu kali ya, kan sering dipakai nyeberang sama yang demo,” ujar Agus. Kamis (13/8/2026).
Tidak berfungsinya JPO membuat warga harus mencari jalur alternatif untuk menyeberang Jalan Gatot Subroto.
Rosidin (48), pedagang yang biasa beraktivitas di sekitar Gedung DPR RI, mengaku harus berjalan ke arah Gelora Bung Karno untuk menyeberang melalui Flyover Ladokgi.
“Ya kesulitan (tidak ada JPO). Saya kadang balik lagi ke sana (arah GBK) nyeberang di flyover, kan ada trotoarnya di samping,” kata Rosidin.
Menurutnya, jalur alternatif tersebut membuatnya harus berjalan kaki sekitar 1,5 kilometer untuk mencapai halte transportasi umum.
“Ya capek, kalau nyeberang di sini kan sebelah sana langsung halte juga. Enggak tahu juga saya kenapa dirubuhin, padahal kan di sana muternya jauh,” ujarnya.
Warga lainnya, Marcel (34), juga menyayangkan hilangnya akses JPO tersebut. Menurut dia, fasilitas penyeberangan seharusnya memudahkan pejalan kaki, terlebih JPO berada di kawasan strategis dan dekat dengan sejumlah akses transportasi umum.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengatakan JPO di depan Gedung DPR RI merupakan fasilitas yang dahulu dibangun oleh Kementerian PUPR.
Pramono memastikan Pemprov DKI akan merawat JPO yang masih dibutuhkan masyarakat.
“Dan bagi Pemerintah DKI Jakarta, semua JPO yang masih bisa dan diperlukan tentunya kami merawatnya,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta.
Namun, Pemprov DKI juga akan mengevaluasi JPO yang dinilai sudah tidak lagi dibutuhkan. JPO yang tidak lagi difungsikan dapat ditarik atau dibongkar.
Pramono mencontohkan JPO di Jalan HR Rasuna Said yang menurutnya sudah tidak diperlukan setelah dilakukan peninjauan langsung.
“Sehingga dengan demikian, untuk Pemerintah DKI Jakarta selama JPO itu masih diperlukan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI Jakarta, kami akan merawatnya,” ujarnya.
Warga berharap akses tangga JPO depan Gedung DPR RI dapat kembali dibangun agar masyarakat tidak harus menempuh perjalanan lebih jauh untuk menyeberang dan menuju halte transportasi umum.(*)
Penulis : FDA
