INTENS PLUS – JAKARTA. Konsolidasi Nasional Konferensi Republik bertajuk “Jalan Menata Kembali Republik” tetap terlaksana meski lokasi penyelenggaraan di Kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba dibatalkan secara mendadak hanya beberapa jam sebelum acara dimulai, Minggu (28/6/2026).
Pembatalan penggunaan lokasi oleh pihak Universitas Indonesia disampaikan menjelang dini hari, padahal panitia menyebut seluruh proses perizinan telah ditempuh sejak 19 Juni 2026. Seluruh persiapan teknis di lokasi juga telah rampung sebelum keputusan pembatalan disampaikan.
Meski demikian, perubahan mendadak tersebut tidak menghentikan jalannya forum konsolidasi masyarakat sipil. Panitia memutuskan mengalihkan pelaksanaan ke format daring dan menggelar konferensi pers di depan Kampus UI Salemba. Sementara itu, sekitar 150 peserta berkumpul di sebuah kafe di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, untuk mengikuti jalannya diskusi secara langsung.
Lebih dari 200 peserta dari ratusan organisasi masyarakat sipil turut mengikuti forum secara daring. Setelah hampir lima jam berdiskusi, peserta menyepakati tiga mandat utama yang akan menjadi pijakan gerakan Konferensi Republik ke depan, yakni penyusunan platform bersama, desain pengorganisasian berbasis jejaring, serta pembentukan pengurus perintis.
Ketua Umum Konferensi Republik, Sudirman Said, mengaku bersyukur karena antusiasme peserta tidak surut meski acara menghadapi dinamika akibat pembatalan lokasi penyelenggaraan. Menurutnya, semangat peserta justru memperlihatkan bahwa masyarakat masih membutuhkan ruang untuk berdiskusi mengenai persoalan-persoalan kebangsaan secara terbuka.
“Kalau berkaca pada Konferensi Republik sebelumnya di Yogyakarta, forum ini tidak kalah luar biasa,” ujar Sudirman Said. Senin (29/6/2026).
Ia menilai karakter Konferensi Republik tetap terjaga sebagai gerakan yang tumbuh dari bawah, dibangun secara kolektif, serta mengedepankan partisipasi warga negara.
Sudirman mengatakan, peserta yang hadir berasal dari tujuh generasi berbeda dengan latar belakang yang beragam. Mereka dipersatukan oleh kegelisahan yang sama terhadap berbagai persoalan bangsa.
Ia mengatakan, forum tersebut menjadi pengingat bahwa ruang publik harus tetap tersedia bagi masyarakat untuk membahas masa depan Indonesia.
“Ini untuk mengingatkan bahwa republik ini bukan milik perseorangan,” tegas Rektor Universitas Harkat Negeri tersebut.
Wakil Ketua Umum Konferensi Republik, Jaleswari Pramodhawardani, menilai pembatalan lokasi justru memperlihatkan pentingnya ruang demokrasi yang terbuka bagi masyarakat sipil. Diskusi publik tidak boleh berhenti hanya karena adanya hambatan teknis.
“Hari ini republik tanpa warga begitu terasa,” katanya.
Ia menjelaskan forum sengaja dibangun di ruang publik agar berbagai gagasan dari banyak kelompok dapat dipertemukan dan disusun menjadi langkah konkret.
Bagi Jaleswari, forum tersebut bukan sekadar mencari titik temu, tetapi juga merawat keberagaman pandangan yang ada di tengah masyarakat.
“Bukan cuma antusiasme, tetapi betapa kita mencintai Indonesia,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Konferensi Republik, Yanuar Nugroho, menjelaskan bahwa forum menghasilkan tiga kesepakatan utama sebagai dasar pengembangan organisasi ke depan.
Mandat pertama adalah membangun platform bersama yang mampu mempertemukan berbagai kelompok masyarakat sipil, komunitas, akademisi, profesional, mahasiswa, hingga tokoh lintas sektor.
Menurut Yanuar, selama ini banyak kelompok memiliki keresahan yang sama, tetapi bergerak sendiri-sendiri. Platform tersebut diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang lebih kuat.
“Anda tidak sendirian,” kata Yanuar.
Mandat kedua adalah menyusun desain organisasi berbasis jejaring, bukan organisasi dengan struktur pusat dan cabang. Konsep ini dipilih agar setiap kelompok tetap memiliki independensi, tetapi dapat saling terhubung dalam tujuan yang sama.
Sementara mandat ketiga berkaitan dengan model kepemimpinan. Yanuar menegaskan kepemimpinan Konferensi Republik tidak berorientasi pada figur tertentu, melainkan pada sistem kerja yang kolektif dan berbasis nilai.
“Ini bukan tentang siapa, tetapi tentang bagaimana,” ujarnya.
Ia menilai, masyarakat membutuhkan alternatif kepemimpinan yang lebih partisipatif dibandingkan model kepemimpinan yang pragmatis dan berpusat pada individu.
“Tujuannya mengembalikan warga negara menjadi subjek, bukan objek,” tambahnya.
Salah satu keputusan penting dalam forum tersebut adalah pembentukan pengurus perintis sebagai langkah awal membangun organisasi Konferensi Republik. Forum juga menerima usulan sekitar 20 nama formatur yang akan menyusun kepengurusan awal.
Beberapa nama yang masuk dalam daftar formatur antara lain Sudirman Said, Jaleswari Pramodhawardani, Yanuar Nugroho, Dandhy Laksono, Agus Sari, Rene Suhardono, Untoro Hariadi, Maria Selastiningsih, Ahmad Mujahid, Joko Susilo, Chandra M. Hamzah, serta sejumlah tokoh lainnya.
Sudirman Said mengungkapkan kepengurusan yang akan dibentuk bukan merupakan struktur final. Sebaliknya, organisasi akan terus berkembang dengan melibatkan lebih banyak tokoh, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah.
“Kepengurusan ini akan terus bertambah untuk memperkaya platform sekaligus memperkuat organisasi,” ujarnya.
Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia unsur mahasiswa yang juga menjadi kolaborator acara, Razaan Bayu Rachman, mengatakan masyarakat membutuhkan lebih banyak ruang intelektual yang terbuka bagi semua kalangan. Seluruh peserta yang hadir memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan Indonesia yang lebih baik melalui kolaborasi lintas generasi dan lintas sektor.
“Kita punya tujuan yang sama, dan kita butuh wacana perubahan yang lebih konkret lagi,” katanya.
Selain membentuk pengurus perintis, penyelenggara juga berencana menggelar Konferensi Republik secara bergilir di sejumlah kota yang telah menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas partisipasi masyarakat sipil sekaligus memperkuat jejaring kolaborasi di berbagai daerah.(*)
Penulis : Elis
