INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Persoalan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendapat sorotan DPRD DIY. Tingginya partisipasi pendidikan tinggi ternyata belum sepenuhnya diikuti pemerataan akses dan keberlanjutan pendidikan. Biaya kuliah, khususnya Uang Kuliah Tunggal (UKT), dinilai berpotensi menjadi penghambat anak-anak DIY untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.
Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu Budiantoro, bahkan menyebut DIY saat ini menghadapi krisis pendidikan. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut karakter, tetapi juga hasil pendidikan yang belum sepenuhnya mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten.
“Saya mengatakan hari ini kita mengalami krisis pendidikan, baik dari sisi karakter maupun hasil dari pendidikan itu yang punya kompeten, karena pengangguran kita masih banyak, pengangguran pendidikan kita masih banyak,” kata Dwi Wahyu.
Menurutnya, persoalan pendidikan harus dilihat secara lebih menyeluruh, termasuk dari sisi pembiayaan. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi kebutuhan tersebut jangan sampai justru menghilangkan kesempatan anak-anak untuk mengenyam pendidikan tinggi.
Sorotan DPRD DIY tersebut muncul seiring dengan data akses pendidikan tinggi DIY yang dipaparkan Ketua Dewan Pendidikan DIY, Sutrisna Wibawa dalam bahan Forum Wartawan DPRD DIY.
“Data 2025 menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi DIY mencapai 74,70 persen. Angka tersebut menggambarkan tingginya minat dan partisipasi masyarakat DIY dalam jenjang pendidikan tinggi secara agregat,” bebernya.
Sementara itu Trisna melanjutkan, Harapan Lama Sekolah (HLS) DIY mencapai 15,78 tahun. Angka tersebut menunjukkan tingginya harapan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.
Namun, capaian aktual masih berada di bawah angka harapan tersebut. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) DIY pada 2025 tercatat 10,20 tahun. Kondisi ini menunjukkan masih adanya jarak antara harapan masyarakat terhadap pendidikan dengan capaian pendidikan yang benar-benar ditempuh.
Trisna mencatat, setidaknya terdapat tiga persoalan utama. Pertama, DIY memiliki kesempatan pendidikan tinggi yang besar. Kedua, kesempatan tersebut belum sepenuhnya merata antarwilayah. Ketiga, terdapat kesenjangan antara harapan lama sekolah dengan capaian pendidikan aktual.
RLS Gunungkidul Terendah
Kesenjangan pendidikan semakin terlihat jika dibandingkan berdasarkan wilayah. Kota Yogyakarta mencatat RLS tertinggi di DIY dengan 12,13 tahun, disusul Kabupaten Sleman sebesar 11,42 tahun. Kemudian Bantul berada di angka 10,11 tahun, Kulon Progo 9,33 tahun, dan Gunungkidul menjadi yang terendah dengan 7,64 tahun.
Data tersebut memperlihatkan adanya perbedaan capaian pendidikan antara wilayah perkotaan dan kabupaten.
Trisna menilai, Kulon Progo dan Gunungkidul memerlukan perhatian lebih serius karena menghadapi tantangan akses serta keberlanjutan pendidikan yang lebih besar. Sementara Sleman dan Kota Yogyakarta dinilai memiliki lingkungan pendidikan yang lebih kuat serta kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi yang lebih besar.
“Karena itu, diperlukan pemetaan lebih detail mengenai penduduk DIY yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pemetaan tersebut perlu mempertimbangkan faktor ekonomi, geografis, capaian pendidikan, serta ketersediaan fasilitas perguruan tinggi,” jelasnya.(*)
Penulis : Elis
