INTENS PLUS – JAKARTA. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai seorang warga Kabupaten Bogor bernama Susanah yang disebut memperoleh upah Rp700 ribu per kilogram untuk mengupas bawang menjadi sorotan publik. Setelah namanya viral, rumah Susanah di Kampung Ciuncal, RT 01/RW 04, Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kini dipasangi garis pembatas.
Nama Susanah mencuat setelah disebut Prabowo dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (14/8).
Dalam pidatonya, Prabowo memperkenalkan Susanah sebagai buruh harian dari Kabupaten Bogor yang bekerja mengupas bawang.
“Hadir bersama kita Ibu Susanah dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian mengupas bawang dengan upah sekitar Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan Program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya,” ujar Prabowo dikutip dari laman Kompas, Selasa (19/8/2026).
Saat namanya disebut, Susanah terlihat mengenakan pakaian adat dan berdiri di balkon Gedung Nusantara. Tayangan mengenai kesehariannya juga ditampilkan dalam rangkaian pidato tersebut.
Namun, pernyataan mengenai upah Rp700 ribu per kilogram kemudian memicu perbincangan luas di media sosial. Angka tersebut dipertanyakan karena dinilai tidak lazim jika dibandingkan dengan harga bawang di tingkat pasar.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan yang menjadi rujukan dalam polemik tersebut, rata-rata harga nasional bawang merah berada di kisaran Rp34.546 per kilogram, sedangkan bawang putih Honan sekitar Rp35.800 per kilogram.
Meski demikian, angka Rp700 ribu per kilogram yang disebut dalam pidato Presiden hingga kini belum terverifikasi secara independen. Karena itu, informasi tersebut perlu ditempatkan sebagai pernyataan yang disampaikan dalam pidato, bukan sebagai fakta yang telah terkonfirmasi.
Viralnya nama Susanah membuat rumahnya di Kampung Ciuncal didatangi sejumlah awak media. Kondisi tersebut kemudian mendorong perangkat lingkungan setempat melakukan pembatasan akses di sekitar rumah.
Pada Senin (17/8/2026) sekitar pukul 09.00 WIB, potongan garis pembatas berwarna kuning terlihat masih terikat di bagian atap teras rumah Susanah.
Garis tersebut tidak membentang penuh di depan rumah. Sementara itu, di ujung gang menuju rumah Susanah juga terlihat gulungan garis pembatas serupa yang terpasang di sebuah bangunan warga yang biasa digunakan sebagai tempat berkumpul atau pos kamling.
Menurut Iis, istri Ketua RT setempat, pemasangan garis pembatas dilakukan beberapa hari sebelumnya. Saat itu, Susanah bersama suaminya, Didim, diketahui sedang berada di Jakarta.
Keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan perangkat lingkungan, mulai dari Ketua RW, kepala desa hingga kepala dusun.
Salah satu pertimbangannya adalah tingginya intensitas kedatangan awak media setelah Susanah menjadi sorotan publik.
“Takutnya, khawatirnya mungkin jiwa anak-anaknya belum siap dengan kondisi yang tiba-tiba orang tuanya viral,” kata Iis.
Pembatasan tersebut bukan semata-mata untuk melarang peliputan, tetapi untuk mengurangi keramaian dan menjaga kondisi keluarga Susanah, terutama anak-anaknya yang ikut terdampak setelah orang tua mereka menjadi perhatian publik.
Wartawan yang hendak melakukan peliputan di rumah Susanah juga diminta berkoordinasi terlebih dahulu dengan perangkat lingkungan setempat.
Warga Ungkap Aktivitas Susanah Sehari-hari
Di tengah polemik mengenai pekerjaan Susanah sebagai pengupas bawang, warga sekitar memberikan keterangan berbeda mengenai aktivitas kesehariannya.
Iis mengatakan, profesi pengupas bawang tidak dikenal sebagai pekerjaan Susanah maupun warga di lingkungan Kampung Ciuncal, khususnya RT 01.
“Di Kampung Ciuncal ini, terutama di RT 01, tidak ada profesi pengupas bawang ya,” kata Iis.
Menurut keterangan warga, Susanah diketahui bekerja membuat kain majun pada pagi hari. Setelah itu, pada siang hingga sore hari, ia bekerja mencuci ompreng di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sementara itu, suaminya, Didim, disebut bekerja serabutan. Pekerjaan yang dilakukannya antara lain menjadi kuli bangunan dan menerima pekerjaan memperbaiki rumah warga.
Keterangan tersebut kemudian turut menjadi bagian dari sorotan publik setelah munculnya pernyataan mengenai upah mengupas bawang Rp700 ribu per kilogram.
Namun, perbedaan informasi tersebut belum serta-merta membuktikan bahwa pernyataan dalam pidato Presiden keliru. Diperlukan verifikasi lebih lanjut mengenai sumber data, jenis pekerjaan, mekanisme pembayaran, serta konteks angka Rp700 ribu yang disebutkan.
Polemik mengenai pernyataan Prabowo tersebut juga, mendapat respons dari Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi.
Hasan meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan Presiden yang beredar di media sosial. Menurutnya, masyarakat perlu melihat substansi dan gagasan besar yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya secara utuh.
“Kita pikirkan substansi dari pidato besar Presiden ya. Yang satu kalimat, dua kalimat digoreng, saya rasa kita harus belajar untuk tidak terfokus,” kata Hasan saat menghadiri Upacara Detik-Detik Proklamasi HUT ke-81 RI di Halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8).
Menurut Hasan, fenomena tersebut tidak terlepas dari cara kerja algoritma media sosial. Algoritma dapat membuat pengguna lebih mudah terfokus pada informasi tertentu, terutama informasi yang memicu emosi dan perdebatan.
“Ya, satu kalimat, dua kalimat, tapi pikirkan substansi besar dan gagasan besar dari pidato Presiden. Sebaiknya seperti itu,” ujarnya.
Hasan sebelumnya juga menyinggung tantangan masyarakat di era digital dalam memaknai kemerdekaan. Ia menyebut masyarakat Indonesia setelah 81 tahun merdeka menghadapi tantangan baru, salah satunya pengaruh algoritma terhadap cara berpikir dan emosi.
“Kita kayaknya harus belajar merdeka dari penjajahan algoritma ini,” kata Hasan.
Ia menilai emosi dan pikiran masyarakat saat ini dapat dipengaruhi oleh algoritma. Karena itu, menurut Hasan, diperlukan mekanisme, sistem, serta peradaban yang memungkinkan masyarakat tidak mudah didikte oleh algoritma.
“Karena sekarang kebanyakan kita, emosi kita, pikiran kita disetir oleh algoritma. Mungkin kita harus punya sebuah mekanisme, sistem dan peradaban untuk bisa merdeka dari pendiktean oleh algoritma ini,” ujarnya.(*)
Penulis : FDA
