INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih menghadapi tantangan pemerataan antar wilayah. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman tercatat memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di atas rata-rata provinsi, sementara kesenjangan dengan wilayah yang memiliki capaian terendah masih cukup lebar.
Selisih PDRB per kapita antara wilayah dengan capaian tertinggi dan kabupaten dengan capaian terendah di DIY hampir mencapai empat kali lipat. Ekonomi DIY Masih Bertumpu di Sleman dan Kota Yogyakarta, gambaran ketimpangan ekonomi DIY tersebut, terlihat dari distribusi aktivitas ekonomi antar wilayah.
Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman masih menjadi dua wilayah yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian provinsi. Data tersebut dipaparkan dalam Yogyakarta Economic Symposium (YES) 2026, yang digelar di Kasultanan Grand Ballroom, Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Kamis (3/9).
YES 2026, Forum yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Yogyakarta. Mengusung tema “Mengakselerasi Ekonomi DIY yang Bertumbuh Inklusif dan Resilien Menuju Masyarakat DIY yang Sejahtera”, mempertemukan akademisi, praktisi, pemerintah, dan masyarakat untuk membahas berbagai persoalan ekonomi sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis riset.
“Kalau melihat data yang ada di Yogyakarta, secara umum dua pertiganya itu di support oleh Sleman dan Kota Yogyakarta,” kata Wawan Harmawan, Wakil Wali Kota Yogyakarta, dikutip Jumat (4/9/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena pertumbuhan ekonomi DIY belum sepenuhnya merata. Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul masih membutuhkan penguatan agar aktivitas ekonomi dan manfaat pertumbuhan dapat tersebar lebih luas.
“Yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana pertumbuhan ini bisa lebih merata, termasuk ke wilayah Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul,” ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menyambut baik penyelenggaraan kegiatan tersebut. Hal itu menjadi momentum untuk membaca arah pembangunan ekonomi DIY secara lebih jernih.
Ia menilai, pertumbuhan ekonomi perlu terus dijaga sekaligus diperluas manfaatnya agar mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tengah perubahan yang semakin cepat.
Ni Made berharap, rekomendasi yang lahir dari YES 2026 tidak berhenti sebagai pertukaran gagasan di ruang akademik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan agenda kerja nyata.
“Simposium ini hendaknya tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi bergegas bergerak menjadi agenda kerja yang nyata,” katanya.
Sejumlah agenda dinilai perlu terus diperkuat, mulai dari pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar naik kelas, perluasan akses pembiayaan yang sehat, peningkatan kualitas pariwisata, penguatan ekonomi kreatif, hingga penyiapan generasi muda untuk memasuki ekosistem ekonomi baru.
“Semoga simposium ini menjadi ruang untuk menajamkan arah, mempertemukan gagasan, dan melahirkan langkah yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujarnya.
Kepala Perwakilan BI DIY, Sri Darmadi Sudibyo, mengatakan dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi DIY antara lain ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,8 persen.
“Pertumbuhan konsumsi berjalan seiring dengan aktivitas pariwisata dan perdagangan masyarakat yang masih terjaga. Dari sisi lapangan usaha, sejumlah sektor mencatat pertumbuhan yang cukup kuat. Industri pengolahan tumbuh 5,4 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 10,56 persen, sedangkan sektor konstruksi tumbuh 7,82 persen,” jelasnya.
Pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum sejalan dengan peningkatan okupansi hotel serta aktivitas kunjungan wisatawan. Sementara pertumbuhan sektor konstruksi didorong oleh berlanjutnya pembangunan infrastruktur fisik di DIY.
“Di tengah pertumbuhan tersebut, tekanan inflasi DIY juga masih terkendali. Pada Agustus 2026, inflasi tahunan DIY tercatat sebesar 3,07 persen, masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen,” ujar Darmadi.(*)
Penulis : Elis
