INTENS PLUS – JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi memulai Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 melalui Rapat Paripurna ke-11 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan dihadiri 403 anggota dari total 580 anggota DPR. Selain itu, terdapat 11 anggota yang menyampaikan izin, sehingga total kehadiran tercatat sebanyak 414 anggota. Turut hadir di kursi pimpinan rapat Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.
Rapat paripurna dimulai sekitar pukul 10.28 WIB. Pembukaan masa sidang ini dilaksanakan setelah para anggota DPR menyelesaikan masa reses dan kembali menjalankan tugas di parlemen.
“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 403 anggota. Izin 11 orang, sehingga total ada 414 orang anggota,” kata Puan. Selasa (10/11/2026).
Jumlah kehadiran tersebut meningkat dibandingkan rapat paripurna penutupan masa sidang pada 8 Oktober 2026. Saat itu, sebanyak 312 anggota hadir secara fisik dan 78 anggota menyampaikan izin.
Puan kemudian menyatakan kuorum telah terpenuhi dan secara resmi membuka Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.
“Dengan demikian, kuorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-11 Masa Persidangan II tahun sidang 2026–2027 hari Selasa tanggal 10 November 2026. Dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar Puan.
Dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II, Puan Maharani menyampaikan sejumlah persoalan nasional yang menjadi perhatian DPR RI. Terdapat 12 isu penting yang akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan konstitusional DPR.
Salah satu isu yang mendapat sorotan khusus adalah dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang belakangan menjadi perhatian publik.
Puan menyatakan DPR mengapresiasi langkah kepolisian dalam menangani kasus tersebut. DPR juga mendukung proses penegakan hukum agar perkara dugaan penyadapan dapat diusut secara transparan dan profesional.
“DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,” ungkap Puan.
Meski demikian, Puan mengingatkan agar kewenangan negara tidak digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta aparat penegak hukum menjalankan tugas secara profesional dan independen tanpa dipengaruhi kepentingan kekuasaan.
“Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” lanjut Puan.
Berikut 12 Isu yang Menjadi Perhatian DPR RI
Selain dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, terdapat 11 isu lain yang masuk dalam perhatian DPR pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Berikut daftar lengkap 12 isu tersebut:
1. Penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo
DPR memberikan perhatian terhadap penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, mengapresiasi langkah kepolisian dan mendukung pengusutan perkara secara transparan, profesional, serta independen.
2. Penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan
DPR menyoroti penyelesaian berbagai persoalan administrasi kewilayahan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
3. Penanganan kasus perundungan anak
Perlindungan anak dari tindakan perundungan menjadi perhatian DPR. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak perlu dilakukan secara serius untuk menjamin keamanan dan perlindungan generasi muda.
4. Kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak
DPR menyoroti persoalan kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak yang dapat berdampak terhadap biaya produksi serta keberlangsungan usaha peternakan.
5. Percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana
Percepatan pembangunan kembali infrastruktur di wilayah terdampak bencana menjadi salah satu agenda penting untuk mendukung pemulihan kehidupan masyarakat.
6. Gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, dan perizinan kawasan industri
DPR memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan di kawasan industri, termasuk gangguan keamanan, kemacetan, penataan ruang, masalah pertanahan, hingga perizinan.
7. Perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial
DPR mendorong perbaikan sistem penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, transparan, dan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
8. Evaluasi penanganan karhutla dan percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat terdampak
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian. DPR menyoroti pentingnya evaluasi penanganan kebakaran serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak.
9. Kesiapan dan akurasi data dalam reformasi program Jaminan Kesehatan Nasional
Reformasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membutuhkan kesiapan serta akurasi data agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
10. Pemerataan program revitalisasi sekolah
DPR menyoroti pemerataan program revitalisasi sekolah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di berbagai daerah.
11. Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal
Perbaikan tata kelola serta penguatan regulasi pasar modal menjadi perhatian DPR guna mendukung sistem pasar modal yang lebih baik.
12. Penguatan ketahanan energi nasional
DPR juga turut menyoroti upaya penguatan ketahanan energi nasional, termasuk peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.
Puan menegaskan, pembukaan masa persidangan menjadi momentum bagi seluruh anggota untuk kembali memperkuat komitmen. Dalam menjalankan tugas dan fungsi konstitusional lembaga legislatif.
Menurutnya, berbagai persoalan nasional yang disampaikan dalam pidato pembukaan masa sidang membutuhkan perhatian bersama, baik dalam aspek penegakan hukum, perlindungan masyarakat, pembangunan ekonomi, maupun peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan mensejahterakan rakyat,” kata Puan.(*)
Penulis : FDA
