INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Aksi bertajuk “Menolak Bungkam” yang digelar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin (15/6) malam, diwarnai ketegangan dan berujung kericuhan di kawasan Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM.
Aksi yang berlangsung bertepatan dengan malam 1 Suro tersebut awalnya digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi atas berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan demokrasi yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
Dalam seruan aksi yang beredar, mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik terhadap kondisi nasional. Mereka menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Selain itu, mahasiswa juga menyinggung kebijakan anggaran negara yang dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan publik, serta kekhawatiran terhadap melemahnya supremasi sipil dalam dinamika kebijakan nasional.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menegaskan bahwa perubahan hanya dapat terjadi apabila masyarakat berani bersuara.
“Tidak akan ada perubahan tanpa keberanian. Tidak akan ada perbaikan tanpa suara yang lantang,” demikian salah satu pesan yang digaungkan dalam aksi tersebut. Selasa (16/6/2026).
Aksi ini dipusatkan di kawasan Taman Fisipol UGM dengan mengusung tema “Menolak Bungkam”. Mahasiswa mengajak masyarakat yang memiliki keresahan serupa untuk ikut menyuarakan pendapat secara terbuka.
Peserta aksi juga diminta mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol duka dan solidaritas atas berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan.
Selain orasi, kegiatan juga diisi dengan mimbar bebas yang memungkinkan peserta menyampaikan kritik, pandangan, maupun pengalaman secara langsung sebagai bentuk ekspresi kebebasan berpendapat di lingkungan kampus.
Mahasiswa menegaskan, bahwa diam terhadap ketidakadilan dianggap sebagai bentuk pembiaran terhadap situasi yang merugikan masyarakat.
Situasi mulai memanas ketika terjadi pembubaran kegiatan diskusi “Kopdar X NYL bareng Mas Dar bersama FT” yang berlangsung di Auditorium Joglo GIK UGM.
Forum tersebut mengangkat tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” dan menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai narasumber.
Di antaranya adalah Mentri ATR/BPN, Nusron Wahid, Wakil Mentri Pertanian, Sudoryono, Kepala BP Taskin RI, Budiman Sudjatmiko, dan Mentri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi.
Ketegangan terjadi setelah massa aksi berada di sekitar area kegiatan, yang kemudian berujung pada penghentian sementara jalannya diskusi. Situasi di lokasi sempat tidak kondusif hingga kegiatan tidak dapat dilanjutkan sesuai rencana.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan secara rinci kronologi pemicu utama kericuhan tersebut.
Peristiwa ini kembali menyoroti posisi kampus sebagai ruang terbuka bagi demokrasi dan pertukaran gagasan. Di satu sisi, mahasiswa menggunakan ruang tersebut untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan publik. Di sisi lain, forum diskusi yang menghadirkan pejabat negara juga menjadi bagian dari upaya dialog kebangsaan.
Sejumlah pengamat menilai bahwa dinamika seperti ini menunjukkan pentingnya pengelolaan ruang publik secara lebih bijak, agar kebebasan berekspresi tetap terjaga tanpa mengganggu kegiatan akademik maupun forum diskusi.
Kampus, dalam hal ini UGM, kembali menjadi sorotan publik sebagai ruang yang kerap menjadi pusat ekspresi politik mahasiswa sekaligus ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.(*)
Penulis : Elis
