INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Konferensi Pendidikan Indonesia (KPI) 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Lingkar Daerah Belajar (LDB) resmi ditutup pada Kamis (2/7). Penutupan forum nasional tersebut menjadi momentum penting lahirnya Janji Publik KPI 2026, sebuah komitmen bersama lintas daerah untuk memperkuat ekosistem pendidikan yang tangguh, adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan anak.
Deklarasi Janji Publik dipimpin langsung oleh Bupati Sleman, Harda Kiswaya, bersama Dewan Penasehat Lingkar Daerah Belajar (LDB), Najeela Shihab. Komitmen tersebut menjadi hasil utama dari rangkaian diskusi, berbagi praktik baik, dan kolaborasi yang berlangsung selama penyelenggaraan Konferensi Pendidikan Indonesia 2026.
Pemerintah Kabupaten Sleman berharap Janji Publik ini tidak hanya menjadi simbol penutupan konferensi, tetapi juga menjadi pedoman nyata bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
Rumusan Janji Publik dirangkum bersamaan dengan hasil konferensi yang disampaikan oleh Dewan Pembina LDB, Nisa Felicia. Seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi kerangka acuan sekaligus rencana tindak lanjut yang dapat diimplementasikan oleh setiap daerah sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing.
Melalui komitmen tersebut, seluruh peserta konferensi menegaskan pentingnya membangun pendidikan yang berpihak kepada anak, mampu menjawab tantangan zaman, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Sebelum pembacaan Janji Publik, hari kedua sekaligus hari terakhir Konferensi Pendidikan Indonesia 2026 diisi dengan sesi penutup Dialog Berpihak kepada Anak. Forum ini menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah pusat yang membahas tantangan pendidikan di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi digital.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, dalam keynote speech-nya mengatakan bahwa transformasi digital membawa peluang besar sekaligus risiko yang harus diantisipasi melalui sistem perlindungan anak yang kuat.
“Merespons risiko transformasi digital, perlindungan anak menuntut sistem komprehensif dari hulu ke hilir yang mengintegrasikan ketahanan keluarga, kolaborasi lintas sektor, dan tata kelola platform digital yang bertanggung jawab. Melalui komitmen bersama ini, kita pastikan terwujudnya Satuan Pendidikan Ramah Anak yang aman, inklusif, dan senantiasa menempatkan hak anak sebagai landasan utama,” ujar Arifatul Choiri Fauzi.
Ia menilai, perlindungan anak tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi membutuhkan keterlibatan keluarga, pemerintah, dunia digital, hingga masyarakat secara luas.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi secara merata tanpa memandang wilayah. Keberhasilan pembangunan pendidikan nasional sangat bergantung pada kepemimpinan daerah yang mampu membangun kolaborasi lintas sektor.
“Pendidikan adalah hak setiap warga negara yang pemenuhannya menuntut kepemimpinan kolaboratif dan inovasi tata kelola multi-pihak secara vertikal maupun horizontal. Melalui sinergi ini, kita harus mampu menyeimbangkan otonomi daerah dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) demi mewujudkan pemerataan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045,” kata Ribka Haluk.
Ia menambahkan, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan setiap anak memperoleh akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, sekaligus menjaga standar pelayanan minimal tetap terpenuhi di seluruh wilayah Indonesia.
Hari terakhir KPI 2026 juga diwarnai diskusi mengenai strategi mengatasi kesenjangan kesempatan belajar antarwilayah.
Melalui tema “Pendidikan di Era Disrupsi Digital: Transformasi Pembelajaran, Teknologi, dan Ekonomi Kreatif Masa Depan”, para peserta mendalami berbagai peluang dan tantangan yang muncul akibat pesatnya perkembangan teknologi.
Diskusi menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses pendidikan, sekaligus menciptakan peluang mobilitas sosial dan ekonomi bagi generasi muda.
Para peserta juga sepakat bahwa transformasi digital harus dilakukan secara inklusif agar tidak memperlebar kesenjangan pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari kelompok rentan maupun daerah dengan keterbatasan infrastruktur.
Forum KPI 2026 turut menghadirkan sejumlah kepala daerah yang berbagi pengalaman mengenai inovasi pendidikan di wilayah masing-masing. Di antaranya Bupati Jember Muhammad Fawait, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, serta Wakil Bupati Murung Raya Rahmanto Muhidin.
Mereka memaparkan berbagai praktik baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat kolaborasi dengan masyarakat, serta mengembangkan kebijakan yang berpihak pada peserta didik.
Berbagai pengalaman tersebut menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mempercepat transformasi pendidikan melalui inovasi yang sesuai dengan kondisi lokal.
Selanjutnya, Dewan Penasehat LDB, Najeela Shihab, menutup secara resmi seluruh rangkaian Konferensi Pendidikan Indonesia 2026.
“Saya berharap, untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah, seluruh pembelajaran yang didapat dari konferensi ini bisa terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara resmi,” pesannya.(*)
Penulis : Elis
