INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Gagasan musyawarah atau syura dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi tema utama dalam kegiatan bedah buku karya Prof. Dr. Bambang Saputra, S.H., S.H.I., M.H.I. berjudul “Musyawarah (Syura): Politik Hukum Pembentukan Perundang-undangan yang Dikehendaki Publik”.
Kegiatan yang digelar di Auditorium Lantai 4 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Kamis (20/8/2026), ini membahas pentingnya proses legislasi yang demokratis, terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam TOR kegiatan disebutkan, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari terbatasnya ruang partisipasi masyarakat, singkatnya waktu pembahasan, sulitnya akses terhadap rancangan peraturan dan dokumen pendukung, hingga belum jelasnya tindak lanjut terhadap aspirasi publik.
Konsep meaningful participation atau partisipasi masyarakat yang bermakna menjadi salah satu isu penting yang diangkat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk didengar, tetapi juga berhak agar pendapatnya dipertimbangkan serta memperoleh penjelasan atas masukan yang telah disampaikan.
Buku karya Prof. Dr. Bambang Saputra tersebut menawarkan gagasan agar musyawarah ditempatkan sebagai salah satu dasar politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Musyawarah dipandang bukan sekadar proses menghimpun pendapat, tetapi juga menjadi ruang pertukaran gagasan, pengujian berbagai kepentingan, dan pencarian keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Kegiatan bedah buku menghadirkan Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku keynote speaker. Sejumlah narasumber juga dijadwalkan memberikan telaah, yakni Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., dan Dr. Indra Perwira, S.H., M.H.
Melalui forum tersebut, diharapkan lahir pertukaran gagasan dan rekomendasi untuk memperkuat partisipasi publik sekaligus meningkatkan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan agar lebih terbuka, deliberatif, responsif, dan sesuai dengan kehendak masyarakat.
(*)
Penulis : Elis
