INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Delegasi dari Majelis Nasional Korea Selatan melakukan kunjungan resmi ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (13/5/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka studi mengenai sistem legislasi pemerintah daerah di Indonesia sekaligus memperkuat hubungan kerja sama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do yang telah terjalin melalui program sister province sejak tahun 2005.
Delegasi Korea Selatan dipimpin oleh Jung Sunim selaku Staff Director atau Penasihat Ahli Utama Komite Administrasi Publik dan Keamanan Majelis Nasional Korea Selatan. Turut mendampingi dalam rombongan tersebut yakni Park Chul (Direktur Komite) dan Lee Sangjun (Peneliti Legislatif).
Rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRD DIY Nuryadi bersama Ketua Komisi D DPRD DIY RB Dwi Wahyu, Wakil Ketua Komisi D Anton Prabu Semendawai, Sekretaris DPRD DIY Yudi Ismono, serta Kepala Humas DPRD DIY Marlina Handayani di Gedung DPRD DIY, Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta.
“Kunjungan delegasi ini untuk memperkenalkan fungsi DPRD dan keunikan tata kelola pemerintahan di DIY dalam kerangka otonomi daerah,” ujar Nuryadi usai pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut, delegasi Korea Selatan melakukan kajian terkait perkembangan sistem DPRD dan proses pembentukan peraturan daerah di Indonesia. Diskusi juga membahas struktur kelembagaan DPRD Provinsi, dasar hukum pembentukan DPRD, hingga pola hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
Mereka tertarik terhadap model pemerintahan daerah di DIY yang memiliki kekhususan dibanding provinsi lain di Indonesia.
Pembahasan berlangsung dinamis dengan pertukaran informasi mengenai tata kelola pemerintahan, fungsi pengawasan DPRD, serta hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kunjungan ini juga menjadi sarana memperkuat hubungan kelembagaan antara DPRD DIY dan Majelis Nasional Korea Selatan. Kita menjalin kerja sama antar lembaga legislatif daerah, ini penting untuk memperluas pertukaran pengalaman dan pengembangan kapasitas pemerintahann antar Negara,” Kata Nuryadi.
Kunjungan delegasi Korea Selatan sekaligus menjadi bagian dari penguatan hubungan sister province antara DIY dan Gyeongsangbuk-do yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.
Kerja sama tersebut diawali melalui Letter of Intent pada tahun 2003 dan diperkuat dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada 24 Februari 2005.
Sejak saat itu, berbagai program kerja sama terus dijalankan secara berkelanjutan di bidang pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat, hingga pembangunan desa.
Hubungan DIY dan Gyeongsangbuk-do dinilai sebagai salah satu bentuk diplomasi daerah yang konsisten dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selama 21 tahun terakhir, kedua daerah aktif menjalankan program pertukaran budaya, pelatihan sumber daya manusia, hingga pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Salah satu implementasi kerja sama yang paling menonjol adalah program Saemaul Undong yang telah diterapkan di sejumlah wilayah percontohan di DIY.
Program tersebut dijalankan di Kalurahan Bleberan dan Ponjong di Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Sumbermulyo dan Muntuk di Kabupaten Bantul, serta wilayah Nanggulan di Kabupaten Kulon Progo.
Melalui program ini, masyarakat memperoleh berbagai bentuk pemberdayaan mulai dari pembangunan sarana sosial dan ekonomi desa, pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan usaha budidaya jamur, pengelolaan lingkungan, hingga digitalisasi masyarakat desa.
Program Saemaul Undong menjadi contoh nyata bagaimana kerja sama internasional tingkat daerah mampu memberikan dampak langsung terhadap pembangunan masyarakat berbasis desa.
Penerimaan delegasi Korea Selatan turut difasilitasi oleh Saemaul Foundation Indonesia melalui Direktur Perwakilan Indonesia Seunghoon Hong yang bertindak sebagai pendamping bersama penerjemah Grace Majestyka.
Nuryadi berharap hubungan kerja sama yang telah terjalin selama lebih dari dua dekade dapat terus berkembang ke berbagai sektor strategis lainnya, termasuk pendidikan, kebudayaan, pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
“Hubungan yang telah berlangsung lebih dari dua dekade ini membuktikan adanya kepercayaan yang kuat antara kedua pihak. Kami berharap kemitraan ini terus berkembang, terutama dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal desa,” imbuhnya.(*)
Penulis : Elis
