INTENS PLUS – YOGYAKARTA. Aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Sipil di Simpang Empat Jalan Jenderal Sudirman atau Simpang Gramedia, Kota Yogyakarta, berujung kericuhan. Aksi yang awalnya berlangsung kondusif memanas setelah muncul kelompok yang berusaha membubarkan massa.
Massa mulai menggelar aksi sekitar pukul 16.00 WIB dengan membentangkan spanduk dan bergantian menyampaikan orasi di tengah perempatan. Kondisi tersebut membuat akses menuju Simpang Gramedia lumpuh.
Situasi mulai memanas sekitar pukul 18.30 WIB ketika sekelompok orang yang mengaku sebagai warga Jogja mendatangi massa aksi. Mereka memprotes aksi karena menyebabkan arus lalu lintas terhenti.
Sempat terjadi aksi saling dorong dan adu teriakan antara kedua kelompok. Teriakan provokasi kemudian memicu kericuhan hingga massa saling kejar ke arah utara Jalan Cik Di Tiro.
Sekitar pukul 19.00 WIB, tampak terjadi aksi pemukulan di tengah kerumunan. Polisi yang berjaga berupaya memisahkan kedua kelompok dan mengendalikan situasi.
Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Ari Setyawan Wibowo meminta seluruh pihak tidak terprovokasi dan saling menjaga agar tidak terjadi korban.
“Jagalah jangan sampai terprovokasi yang lainnya,” ujar Ari di lokasi. Selasa (1/9/2026).
“Kita saling jaga, jangan sampai ada korban,” lanjutnya.
Setelah sekitar 30 menit, situasi perlahan kembali kondusif. Massa aksi kemudian kembali berkumpul di Simpang Gramedia untuk melanjutkan aksi. Sejumlah personel TNI juga terlihat berada di lokasi.
Perwakilan Mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), Mesa, mengatakan berbagai persoalan yang menjadi sorotan massa, yang menjadi kritik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, banyaknya persoalan yang dinilai terjadi membuat massa memilih menyederhanakan tuntutan dengan menjadikan perubahan terhadap rezim sebagai tuntutan utama.
“Kita punya banyak tuntutan mungkin bisa sampai 200 tuntutan, lebih baik disederhanakan karena akar permasalahannya yaitu satu: rezim hari ini. Maka dari itu, kami merasa rezim hari ini harus diturunkan,” kata Mesa.
Menurut Mesa, aksi tersebut tidak hanya menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik, tetapi juga dimaksudkan untuk menyuarakan keresahan masyarakat yang tidak dapat turun langsung ke jalan.
Ia mengungkapkan Simpang Empat Gramedia dipilih karena merupakan salah satu titik vital di Kota Jogja. Massa berharap aspirasi yang disampaikan dapat mewakili masyarakat yang memiliki berbagai keterbatasan untuk mengikuti aksi secara langsung.
“Harapannya, apa yang diaspirasikan dan menjadi keresahan ini juga bisa mewakili orang-orang yang tidak bisa melakukan aksi karena tuntutan pekerjaan, kondisi ekonomi, kebijakan, regulasi, dan banyak pengabaian negara terhadap masyarakat,” jelasnya.
Selain membawa tuntutan perubahan kepemimpinan, massa aksi juga menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Beberapa isu yang disoroti antara lain tata kelola penanganan bencana, pengelolaan sumber daya alam, anggaran negara, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Desa Merah Putih.
Perwakilan mahasiswa UPN, Risyad, mengatakan persoalan penanganan bencana menjadi salah satu contoh yang menurutnya menunjukkan adanya persoalan dalam menentukan prioritas pemerintah.
Ia menyinggung sejumlah bencana yang terjadi di Sumatra, gempa di Nusa Tenggara Timur, serta kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
“Sebenarnya berbicara menghentikan kolonialisme di Indonesia itu hari ini berbicara bagaimana pemerintah mengatur tata kelola penanganan bencana, kemudian mengekstrak sumber daya alam di Indonesia secara serampangan. Kemudian bagaimana prioritas negara lebih mengutamakan isu yang dirasakan kaum elite pada sektor energi dan pertambangan,” ujar Risyad.
Sementara itu, Mesa menambahkan turut menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program MBG. Menurut dia, alokasi anggaran tersebut perlu dibandingkan dengan sejumlah kebutuhan lain, termasuk pendidikan dan penanganan bencana yang dinilainya masih membutuhkan perhatian.
Ia juga mengkritik sejumlah janji politik pemerintahan Prabowo-Gibran yang menurutnya belum terealisasi, termasuk terkait pendidikan, bahan bakar minyak (BBM), dan transportasi publik.
“Anggaran kebencanaan masih minim, padahal Indonesia tahun ini mengalami setidaknya empat bencana besar. Subsidi untuk masyarakat yang sebelumnya dijanjikan Prabowo-Gibran, anggaran pendidikan gratis, BBM gratis, transportasi publik gratis, semuanya kebohongan,” katanya.
Sementara itu, Satlantas Polresta Yogyakarta menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar Simpang Gramedia.
Pengendara dari sejumlah arah, termasuk Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Cik Di Tiro, kawasan Terban, dan Jalan Prof. Yohanes, dapat terdampak penutupan maupun pengalihan arus.
Masyarakat yang tidak memiliki kepentingan mendesak di sekitar Simpang Gramedia diimbau menghindari kawasan tersebut dan memilih jalur alternatif hingga aksi berakhir.(*)
Penulis : Elis
