INTENS PLUS – JAKARTA. Kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah mulai berdampak pada kebijakan dalam negeri. Pemerintah pusat mendorong penerapan skema work from home (WFH) sebagai salah satu langkah efisiensi, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.
Namun, implementasi kebijakan tersebut memunculkan respons beragam di tingkat daerah. Sejumlah pemerintah daerah mulai menyiapkan skema fleksibel, sementara yang lain masih memilih mempertahankan sistem kerja dari kantor atau work from office (WFO).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa lonjakan harga minyak menjadi salah satu alasan utama pemerintah membuka opsi kerja fleksibel.
Menurutnya, efisiensi perlu dilakukan untuk menekan dampak ekonomi yang ditimbulkan, termasuk dari sisi mobilitas pekerja.
“Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja. Di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam satu hari dari lima hari kerja,” ujar Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Senin(23/3/2026).
Ia menambahkan, kebijakan tersebut bersifat dinamis dan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi global, termasuk fluktuasi harga minyak dan kondisi konflik di Timur Tengah.
Berbeda dengan arahan pusat, Pemerintah Kabupaten Bantul masih memilih mempertahankan sistem kerja dari kantor. Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menilai WFO masih menjadi opsi paling optimal dalam menjaga efektivitas kerja.
“Itu pilihan saja. Tapi sampai hari ini kita masih memilih opsi yang optimal yaitu work from office,” kata Halim.
Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk penerapan WFH. Selain itu, efektivitas kerja dari rumah juga masih menjadi tanda tanya.
“Kalau di kantor kan jelas, satu kegiatan bisa dikeroyok banyak orang sehingga lebih cepat selesai,” ujarnya.
Halim juga menyoroti aspek efisiensi yang kerap dikaitkan dengan WFH. Menurutnya, penghematan biaya operasional belum tentu terjadi secara signifikan.
Ia mencontohkan penggunaan listrik di kantor yang tetap berjalan meskipun jumlah pegawai berkurang.
“Lampu tetap nyala, AC tetap nyala. Mau orang 10 atau 20 dalam ruangan, tetap saja,” jelasnya.
Selain itu, biaya bahan bakar dinilai bukan bagian dari beban pemerintah, melainkan tanggung jawab masing-masing individu pegawai.
Meski tidak menerapkan WFH secara formal, Halim memberikan toleransi terbatas kepada ASN dalam suasana Idul Fitri.
Kelonggaran ini diberikan untuk memberi waktu menyelesaikan agenda silaturahmi, namun hanya berlaku singkat.
“Mungkin untuk menuntaskan silaturahmi ke sanak saudara, tapi tidak lama, paling hanya dua hari,” kata Halim.
Di tengah tekanan fiskal yang menurun hingga lebih dari Rp200 miliar, Halim justru memilih strategi efisiensi berbasis pengurangan belanja.
Langkah tersebut meliputi, pengurangan penggunaan kertas dengan sistem digital (paperless), penghapusan studi banding dan kunjungan kerja yang tidak berdampak langsung. serta pembatasan belanja makan minum serta operasional pejabat.
“Efisiensi itu difokuskan pada kegiatan yang punya hubungan nyata dengan tujuan dan indikator kinerja,” tegas Halim.
Sementara itu, Pemerintah Kota Yogyakarta mulai menyesuaikan kebijakan pusat dengan menyiapkan skema WFH terbatas. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, merencanakan penerapan WFH satu hari dalam sepekan.
“Hari Jumat rencananya WFH agar kerja tetap efektif,” ujar Hasto.
Menurutnya untuk menjaga produktivitas, jam kerja pada hari Senin hingga Kamis akan diperpanjang guna mengompensasi satu hari kerja dari rumah.(*)
Penulis : Elis
