INTENS PLUS – JAKARTA. Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menjadi perhatian publik. Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui telah menerima laporan mengenai pengumpulan tanda tangan sejumlah anggota DPR yang mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Gibran.
Puan mengatakan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut setelah pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Namun, DPR terlebih dahulu akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan anggota dewan sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan menegaskan, setiap langkah yang diambil DPR harus berpedoman pada mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
“Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” ujarnya.
Menurut Puan, pimpinan DPR akan terlebih dahulu mendengarkan berbagai laporan dan masukan yang dihimpun melalui fraksi-fraksi, komisi, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), serta anggota DPR selama masa reses.
Setelah seluruh masukan diterima, pimpinan DPR akan memprosesnya untuk menentukan langkah tindak lanjut terhadap usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut,” jelas Puan.
Hampir 50 Anggota DPR Dukung Usulan HMP
Di tengah berkembangnya wacana pemakzulan Gibran, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyebut dukungan terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat telah datang dari puluhan anggota DPR lintas fraksi.
Mardani mengatakan, hampir 50 anggota DPR telah membubuhkan tanda tangan dalam dokumen usulan HMP. Dokumen tersebut juga disebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR.
“Hampir 50 (anggota). Surat sudah disampaikan ke pimpinannya,” kata Mardani saat dihubungi.
Ia menyebut komunikasi terkait pengajuan hak tersebut telah melibatkan mayoritas fraksi di DPR. Meski demikian, Mardani menyarankan agar dukungan masing-masing fraksi dikonfirmasi kepada pihak terkait.
“Sepengetahuan saya mayoritas fraksi. Tapi nanti tanya ke fraksi masing-masing,” ujarnya.
Sebelumnya, Mardani juga membagikan foto dokumen berjudul Pengusul Hak Menyatakan Pendapat yang memuat tanda tangan sejumlah anggota DPR.
Ia menyebut jumlah anggota yang mendukung usulan tersebut terus bertambah sejak Senin malam hingga Selasa (10/11/2026).
“Lebih dari 25. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR,” kata Mardani.
Puan Pastikan Gibran Masih Menjabat Wakil Presiden
Selain menanggapi usulan HMP, Puan juga memberikan respons terhadap isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
Puan meminta, masyarakat tidak berspekulasi mengenai kemungkinan tersebut karena belum ada peristiwa yang benar-benar terjadi.
“Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” kata Puan.
Ia sekaligus memastikan Gibran masih menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden.
“Masih Gibran masih wapres,” ujarnya.
Saat ditanya apakah usulan HMP akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, Puan menyatakan belum ada agenda pembahasan tersebut.
“Belum ada,” katanya.
Polemik Dokumen Pendidikan Jadi Sorotan
Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran mencuat setelah muncul polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.
Persoalan tersebut berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran serta putusan pengadilan yang menjadi perhatian sejumlah pihak.
Polemik tersebut kemudian memunculkan desakan dari sejumlah politikus, agar DPR menggunakan mekanisme konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan yang berkembang.
Sejumlah anggota DPR menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian melalui mekanisme kelembagaan. Salah satu langkah yang didorong adalah pengajuan Hak Menyatakan Pendapat.
HMP Bukan Berarti Gibran Langsung Dimakzulkan
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hak tersebut dapat digunakan DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden maupun Wakil Presiden.
Dalam prosesnya, pengajuan HMP harus memenuhi persyaratan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU MD3, serta peraturan DPR.
Apabila pendapat DPR berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden, proses selanjutnya dapat melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan memutus pendapat DPR tersebut.
Dengan demikian, pengumpulan tanda tangan dan pengajuan HMP tidak secara otomatis membuat Gibran kehilangan jabatan sebagai Wakil Presiden.
Proses pemakzulan tetap harus melalui tahapan konstitusional, termasuk mekanisme pemeriksaan di MK dan keputusan MPR sesuai ketentuan UUD 1945.
Hingga kini, pimpinan DPR masih akan memproses laporan dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak sebelum menentukan tindak lanjut atas usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran.(*)
Penulis : FDA
