INTENS PLUS – JAKARTA. Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Keinginan tersebut disampaikan Gibran saat melakukan pertemuan dengan Prabowo di tengah polemik dokumen pendidikan yang belakangan menjadi sorotan publik.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan Presiden Prabowo dan Gibran berlangsung pada Selasa (10/11/2026) pagi. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam.
Prasetyo membenarkan bahwa dalam pembicaraan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mundur dari kursi orang nomor dua di Indonesia.
“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Meski demikian, Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Sebaliknya, Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran mengenai langkah yang perlu ditempuh menghadapi polemik dokumen pendidikannya.
Prasetyo juga mengungkapkan Gibran memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pada hari yang sama, Gibran memberikan keterangan kepada awak media terkait pertemuannya dengan Prabowo. Namun, Gibran lebih banyak menjelaskan saran Presiden agar dirinya memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.
Gibran mengaku Prabowo menyarankan agar seluruh dokumen pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi ditunjukkan dalam proses persidangan di PTUN.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin menjadi polemik politik yang berkepanjangan, tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ungkapnya.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” lanjutnya.
Polemik Ijazah dan Usulan Hak Menyatakan Pendapat DPR
Niat Gibran untuk mengundurkan diri muncul ketika tekanan politik terhadap posisinya sebagai Wakil Presiden semakin menguat di parlemen.
Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Gibran.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut jumlah anggota yang mendukung usulan tersebut terus bertambah. Dokumen pengusulan HMP juga telah disampaikan kepada pimpinan DPR.
Dorongan tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Dalam putusan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan setingkat SMA di luar negeri.
Sementara itu, MA melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
MA menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024 tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan tersebut kemudian memicu berbagai respons politik, termasuk dorongan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat.
Puan Maharani Minta Publik Tidak Berspekulasi
Ketua DPR RI Puan Maharani turut menanggapi kabar, mengenai niat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Puan meminta seluruh pihak menyikapi perkembangan tersebut dengan tenang dan tidak membuat spekulasi yang dapat memicu keresahan masyarakat.
“Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” kata Puan seusai menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut juga menegaskan bahwa hingga saat ini Gibran masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
“Masih Gibran masih wapres,” ujarnya.
Terkait langkah anggota DPR yang mulai mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat, Puan menyebut belum ada agenda rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang membahas persoalan tersebut.
Dengan demikian, meskipun Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Prabowo, hingga Selasa (10/11) belum ada pengumuman resmi mengenai pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.
Gibran sendiri masih berupaya menyelesaikan polemik dokumen pendidikannya melalui jalur hukum, sebagaimana saran yang disampaikan Presiden Prabowo.(*)
Penulis : FDA
